Jakarta, (Antara) - Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menilai perlunya standardisasi produk-produk usaha kecil menengah di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya memperkuat daya saing UKM menjelang perdagangan bebas pada 2020. "Bila tidak ada komitmen kuat dari semua pihak untuk mempromosikan produk-produk UKM khususnya di bidang kesehatan maka tak akan mampu bersaing di pasar internasional," kata Menteri Sjarifuddin Hasan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Pihaknya bersama Kementerian Kesehatan menggelar pertemuan dengan 21 anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) terkait upaya membangun kode etik bisnis Usaha Kecil dan Menengah di sektor peralatan kesehatan dan biofarmasi yang di dalamnya meliputi industri jamu, herbal, serta perlengkapan dan produk spa. Menurut Sjarifuddin Hasan, membangun kode etik bisnis UKM bidang peralatan kesehatan dan biofarmasi merupakan suatu hal yang penting sebab menyangkut kepentingan rakyat dalam bidang kesehatan. Hal ini, kata dia, terutama untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat melalui upaya meningkatkan terapi dan teknologi kesehatan yang aman, efektif dan berkualitas. "Pembangunan etik ini menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, standar pelayanan, peralatan kesehatan dan kualitas produk yang dapat dipertanggungjawabkan serta etika persaingan usaha," katanya. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari acara di Amerika Serikat, yakni pertemuan menteri-menteri UKM ke-18, "The Kuala Lumpur Principles Medical Device Sector Codes of Ethics dan The Mexico City Principles for Voluntary Codes of Ethics in the Biopharmaceutical Sector". "Pada 2012, para pemimpin APEC terpanggil untuk bekerja sama menyosialisasikan kode etik dengan menggalang kerja sama antara pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya," katanya. Ia sendiri menegaskan kode etik sektor industri perlengkapan kesehatan dan biofarmasi sebetulnya sudah ada, namun dalam pertemuan-pertemuan tersebut akan lebih ditekankan. "Arahnya nanti akan disusun standardisasi produk dan pelayanan di sektor-sektor tersebut. Hal ini terkait kian berkembangnya dan bervariasinya usaha-usaha kecil dan menengah bidang kesehatan," katanya. Pertemuan tersebut dihadiri pejabat kementerian bidang kesehatan dan Kementerian UKM dari 21 negara Asia Pasifik serta para peninjau, asosiasi perdagangan dan perusahaan farmasi, organisasi nirlaba, serta akademisi. Pertemuan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari pertemuan kelompok kerja tingkat menteri yang akan digelar pada 7 September mendatang yang kemudian dilanjutkan Konferensi Tingkat Tinggi APEC yang direncanakan berlangsung Oktober 2013. (*/sun)