Padang Panjang (ANTARA) - Dibanding tahun 2021, angka stunting Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, berada dikisaran 16,8 persen atau peringkat kedua terendah di Sumatera Barat bersama Kota Bukittinggi
Belum adanya penurunan drastis, Wakil Walikota Asrul, sentil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terlibat maksimal dalam Gerakan Basunting (Bapak Ibu Asuh Anak Stunting ) dengan alasan tidak adanya anggaran di OPD.
“Ada atau tidaknya anggaran, gerakan ini tetap dapat dilaksanakan secara ikhlas oleh OPD melalui mekanisme iuran, infak/sedekah rutin,” kata Asrul, Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Rangkayo Basa, Selasa (12/9).
Menurut dia, dari hasil evaluasi tahun ini, masih banyak ditemukan pihak yang belum paham dengan penanganan stunting. Khususnya beberapa kelompok keluarga berisiko stunting dan keluarga stunting, bahkan tim sendiri.
"Idealnya setelah tim bekerja selama setahun lebih, semua pihak harus sudah mengerti dengan penanganan stunting dan bisa ikut berkontribusi,” tegas dia.
Gerakan Basunting dalam penanganan kasus stunting sudah dicanangkan Pemkot Padang Panjang, sejak beberapa tahun terakhir, melalui gerakan ini juga diharapkan instansi vertikal, BUMN dan dunia usaha secara keseluruhan juga ikut berkontribusi.
"Secara peringkat, Kota Padang Panjang bersama Kota Bukittinggi berada pada peringkat kedua terendah di Provinsi Sumatera Barat. Yaitu sebesar 16,8% pada 2022, dibandingkan dengan 2021 masih sebesar 20%," ujar Asrul.
Asrul, mengingatkan tantangan berikutnya yang akan dihadapi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di antaranya menjaga anak yang sudah keluar dari status stunting tidak masuk lagi ke kelompok stunting. Pada 2024 bisa mencapai target nasional sebesar 14%.
Strategi jangka pendek yang akan dilakukan di antaranya fokus mengintervensi anak stunting agar keluar dari status stunting. Dengan cara memastikan anak stunting mendapatkan asupan gizi cukup melalui berbagai program, seperti Basunting, Dapur Sehat dan lainnya.
Sedangkan strategi jangka panjang yaitu meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, meingkatkan penyuluhan pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas air minum dan sanitasi, serta meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
Wawako Asrul, berharap, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan semua tim yang terlibat dalam penanganan stunting di Kota Padang Panjang ikut berkontribusi dalam penurunan stunting.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DSPPKBPPA, Netti Herawati, S.H mengatakan, tujuan dilaksanakannya FGD ini untuk perencanaan pencegahan stunting di Padang Panjang agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan makanan tambahan. Targetnya sasaran balita stunting dan ibu hamil. Bekerja sama dengan petugas gizi, kader PKK dan Tim Pendamping Keluarga melalui program Basunting,” kata dia.
FGD Percepatan Penurunan Stunting ini di hadiri Kepala Dinas Kesehatan, dr. Faizah yang bertindak selaku narasumber, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Ade Nafrita Anas, M.P, Plt. Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Muji Sirwanto, M.Pd, Ketua Baznas, Syamsuarni, S.Ag, Camat dan lurah se Padang Panjang dan undangan lainnya.
Belum adanya penurunan drastis, Wakil Walikota Asrul, sentil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terlibat maksimal dalam Gerakan Basunting (Bapak Ibu Asuh Anak Stunting ) dengan alasan tidak adanya anggaran di OPD.
“Ada atau tidaknya anggaran, gerakan ini tetap dapat dilaksanakan secara ikhlas oleh OPD melalui mekanisme iuran, infak/sedekah rutin,” kata Asrul, Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Rangkayo Basa, Selasa (12/9).
Menurut dia, dari hasil evaluasi tahun ini, masih banyak ditemukan pihak yang belum paham dengan penanganan stunting. Khususnya beberapa kelompok keluarga berisiko stunting dan keluarga stunting, bahkan tim sendiri.
"Idealnya setelah tim bekerja selama setahun lebih, semua pihak harus sudah mengerti dengan penanganan stunting dan bisa ikut berkontribusi,” tegas dia.
Gerakan Basunting dalam penanganan kasus stunting sudah dicanangkan Pemkot Padang Panjang, sejak beberapa tahun terakhir, melalui gerakan ini juga diharapkan instansi vertikal, BUMN dan dunia usaha secara keseluruhan juga ikut berkontribusi.
"Secara peringkat, Kota Padang Panjang bersama Kota Bukittinggi berada pada peringkat kedua terendah di Provinsi Sumatera Barat. Yaitu sebesar 16,8% pada 2022, dibandingkan dengan 2021 masih sebesar 20%," ujar Asrul.
Asrul, mengingatkan tantangan berikutnya yang akan dihadapi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di antaranya menjaga anak yang sudah keluar dari status stunting tidak masuk lagi ke kelompok stunting. Pada 2024 bisa mencapai target nasional sebesar 14%.
Strategi jangka pendek yang akan dilakukan di antaranya fokus mengintervensi anak stunting agar keluar dari status stunting. Dengan cara memastikan anak stunting mendapatkan asupan gizi cukup melalui berbagai program, seperti Basunting, Dapur Sehat dan lainnya.
Sedangkan strategi jangka panjang yaitu meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, meingkatkan penyuluhan pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas air minum dan sanitasi, serta meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.
Wawako Asrul, berharap, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan semua tim yang terlibat dalam penanganan stunting di Kota Padang Panjang ikut berkontribusi dalam penurunan stunting.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DSPPKBPPA, Netti Herawati, S.H mengatakan, tujuan dilaksanakannya FGD ini untuk perencanaan pencegahan stunting di Padang Panjang agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan makanan tambahan. Targetnya sasaran balita stunting dan ibu hamil. Bekerja sama dengan petugas gizi, kader PKK dan Tim Pendamping Keluarga melalui program Basunting,” kata dia.
FGD Percepatan Penurunan Stunting ini di hadiri Kepala Dinas Kesehatan, dr. Faizah yang bertindak selaku narasumber, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Ade Nafrita Anas, M.P, Plt. Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Muji Sirwanto, M.Pd, Ketua Baznas, Syamsuarni, S.Ag, Camat dan lurah se Padang Panjang dan undangan lainnya.