Kepesertaan aktif BPJS Kesehatan Padang Panjang tertinggi capai 82 persen

Padang Panjang (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi merilis capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang per September 2023 mencapai 89,22 persen atau sebanyak 54.491 jiwa dari total sebanyak 61.075 jumlah penduduk yang ada per Semester II 2022.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, Henny Nursanti, pada Rapat Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Padang Panjang Tahap II-2023, Jumat (15/9) di Balai Kota.

"Capaian ini, masih yang tertinggi di wilayah Kantor BPJS Cabang Bukittinggi yang meng-cover empat daerah lainnya yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, dan Kota Bukittinggi," kata dia.

Henny, menyebutkan masih ada peserta yang menunggak sebanyak 2.369. Peserta yang tidak aktif tersebut didominasi oleh para pekerja bukan penerima upah yang tidak membayar lagi iuran berikutnya.

“Kami mencoba menghubungi peserta yang belum membayar iuran. Kalau memang tidak sanggup, kami persilahkan untuk diusulkan ke Pemerintah Daerah untuk masuk pada segmen yang dibayarkan pemerintah,” jelas dia.

Ia berharap dukungan Pemkot, agar badan usaha yang ada di Kota Padang Panjang mematuhi perundang-undangan yang berlaku agar mengikutsertakan pegawai mereka pada program BPJS Kesehatan.

"Kuota kepesertaan JKSS Kota Padang Panjang dan jaminan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kuota dalam NK dan RK 2023. Diharapkan Pemerintah Daerah juga menganggarkan kekurangan iuran PBPU BP Pemda 2023 dalam APBD Perubahan. Untuk itu kita harapkan dukungan semua pihak dalam menjaga tingkat keaktifan peserta JKN Padang Panjang minimal 75% dari jumlah penduduk. Diharapkan Pemerintah Daerah juga menganggarkan iuran PBPU Pemda 2024 untuk kelanjutan program UHC,” harap dia.

Rapat Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Padang Panjang Tahap II-2023 dipimpin Wakil Wali Kota, Drs. Asrul dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, dan pejabat terkait lainnya.

Wawako Asrul, menyebutkan Pemkot Padang Panjang, akan terus berkomitmen dalam hal perlindungan jaminan kesehatan masyarakat sehingga dapat mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.