Makassar, (Antara) - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), drg Muhammad Arif Rosyid mengatakan, peran mahasiswa dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 adalah sebagai fungsi kontrol dalam menegakkan demokrasi. "Ada dua peran mahasiswa dalam mengawal proses Pemilu nanti, pertama adalah bagaimana mengawal pendidikan politik ke masyarakat dan kedua memberikan seruan kepada masyarakat memilih orang baik dan dapat dipercaya," katanya saat bersilaturahmi di Kantor LKBN ANTARA Biro Sulsel di Makassar, Sabtu. Menurutnya, kekuatan mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia sangatlah penting mengingat organisasi-organisasi mahasiswa salah satunya HMI juga mempunyai peranan aktif dalam mensukseskan Pemilu dengan baik, tanpa ada kecurangan dan permainan termasuk intrik politik yang saat ini tengah berlangsung di parlemen. Kendati demikian, HMI akan berusaha menjaga dan menegakkan demokrasi, termasuk potensi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar, sehingga kualitas dan kuantitas anggota perwakilan rakyat yang terpilih amanah serta berkualitas dan mampu mensejahterakan rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945. "Kita mendorong agar pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk anggota perwakilan di DPR untuk lima tahun kedepan lebih baik dari saat ini yang tentunya orang-orang bersih," ujar mantan Sekertaris Umum HMI Cabang Makassar Timur itu. Ia menyebutkan bedasarkan data untuk kader HMI di Indonesia sebanyak 500 ribu yang tersebar di 176 cabang. Sedangkan jumlah alumni HMI (KAHMI) lebih dari enam juta di Indonesia. "Kader-kader inilah yang akan mendorong jalannya demokrasi yang baik di Indonesia," tandas almunus Unhas itu. Mengenai apa langkah dan gagasan apa dalam mengawal serta menenggakkan demokrasi di Indosesia lima hingga 10 tahun kedepan, kata dia, salah satunya dengan mengarahkan dan meminta komitmen seluruh calon anggota legislatif yang nantinya akan duduk di parlemen agar berkomitmen dari awal. "Salah satunya diminta agar berkominten tidak korupsi, kolusi dan nepotisme dan menandatangani pakta integritas sebagai landasan awal komitmen menjalankan aturan dengan baik dan benar yang ditunjuk masyararakat sebagai perwakilan rakyat," tegasnya. (*/sun)