Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerahnya untuk mempercepat realisasi serapan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 karena hingga Juni ini angkanya masih rendah.

"Realisasi APBD akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang. Ini juga akan mendorong perputaran uang di tengah masyarakat karena itu realisasinya harus dipercepat," kata Mahyeldi di Padang, Senin.

Saat ini realisasi serapan APBD 2023 pada 52 organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumbar, baik fisik maupun keuangan, masih di bawah target yang ditetapkan.

Untuk realisasi fisik, dari target 52,24 persen hingga 19 Juni 2023 baru tercapai 37 persen, sementara dari target keuangan 39,69 persen baru terealisasi 28,38 persen.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar Kuartini Deti Putri mengatakan masyarakat saat ini bisa memantau langsung informasi tentang realisasi APBD tersebut melalui laman https://dashboard.sumbarprov.go.id.

"Informasi yang ditampilkan dalam laman itu real time dan valid," ujarnya.

Berdasarkan laman https://dashboard.sumbarprov.go.id/simbangda/detail-belanja-opd, OPD dengan realisasi keuangan tertinggi di Pemprov Sumbar adalah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebesar 50,02 persen, diikuti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 49,71 persen.

Realisasi tertinggi selanjutnya adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 49,16 persen, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 48,43 persen, dan RSJ H.B. Saanin 47,45 persen.

Sementara OPD dengan realisasi keuangan terendah adalah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Sumbar yang tercatat baru 5,05 persen.

Untuk realisasi fisik tertinggi hingga saat ini dicatat Dinas Kesehatan sebesar 65,37 persen, diikuti Bappeda 54,04 persen. Sedangkan realisasi terendah adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan capaian 8,68 persen, lalu Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura 12,48 persen.