Simpang Empat (ANTARA) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat tahun 2026 disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp1.128.557.961.810.
Pengesahan APBD 2026 itu berlangsung di Aula DPRD Pasaman Barat pada Jumat (21/11) yang dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat Yulianto dan segenap anggota DPRD setempat.
Dari total APBD 2026 sebesar Rp1.128.557.961.810 dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp161.461.983.971, transfer keuangan pusat Rp916.716.055.000 dan dana bagia hasil (DBH) propinsi sebesar Rp50.379.922.839.
Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Sabtu menyampaikan terima kasih atas masukan dan dukungan dari seluruh fraksi DPRD.l terhadap APBD 2026.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh DPRD.
"Kami sangat menghargai masukan dari DPRD sebagai representasi dari suara masyarakat. Pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan APBD 2026 secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana," katanya.
Menurutnya dengan kondisi anggaran yang terbatas karena terdapat pengurangan transfer keuangan daerah dari pusat tidak membuat patah semangat dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat.
"Kita tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga akan berupaya mengejar program-program prioritas nasional yang akan di alokasikan di Pasaman Barat," katanya.
Bupati juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran dan mengejar anggaran pusat dengan menyiapkan proposal sesuai rencana strategis nasional.
Bupati Yulianto menyampaikan terima kasih atas pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD atas kesepakatan menerima APBD 2026 yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Dia menjelaskan penyusunan ini telah memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas disetiap belanja organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia menegaskan pengesahan APBD ini adalah telah disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
