Islamabad, (Antara/Xinhua-OANA) - Pakistan akan menciptakan "Pasukan Reaksi Cepat Kontra-Terorisme" dalam satu kebijakan baru keamanan nasional yang akan diajukan kepada perdana menteri untuk disetujui bulan ini, kata menteri dalam negeri Pakistan, Selasa (13/8). Dinas Kontra-Terorisme Nasional (NACTA) juga akan diaktifkan kembali dan akan menjadi bagian penting bagi kebijakan keamanan dalam negeri, kata Menteri Dalam Negeri Chaudhry Nisar Ali Khan dalam satu taklimat. Sebelumnya ia memberi penjelasan kepada Perdana Menteri Nawaz Sharif mengenai kebijakan yang diusulkan itu. Saat menjelaskan ciri menonjol kebijakan tersebut, menteri itu menyatakan Sekretariat Intelijen Gabungan akan didirikan di Islamabad mengenai jalur modern yang akan diajukan oleh semua lembaga intelijen. Pasukan itu akan bekerja sepanjang waktu untuk menganalisis dan menyaring laporan intelijen serta tindakan akan dilakukan dalam waktu beberapa jam setelah laporan intelijen diterima. Ia mengatakan pertama 500 personel aktif atau pensiunan Angkatan Bersenjata akan membentuk pasukan reaksi cepat tersebut tapi nanti kekuatannya akan ditambah jadi 2.000 personel. Pasukan itu akan memiliki teknologi mutakhir yang diperlukan termasuk helikopter untuk bereaksi secara tepat ketika laporan intelijen diterima, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Pada tahap kedua, pasukan serupa juga akan dibentuk di berbagai provinsi. Menteri dalam negeri Pakistan itu mengatakan persiapan juga telah dimulai bagi pemberlakukan peraturan di parlemen guna memperkuat upaya kontra-teror dan konsensus politik nantinya harus dikembangkan untuk tujuan tersebut. Ia mengatakan pertemuan pemimpin semua partai politik yang memiliki wakil di Parlemen akan diselenggarakan pada bulan ini untuk menampung masukan mereka bagi kebijakan keamanan nasional. "Pemimpin militer akan memberi penjelasan kepada pemimpin politik lalu pemimpin politik akan membahas agenda yang ditujukan untuk menempa konsensus mengenai strategi penanganan tantangan terorisme." Khan mengatakan pendapat para pemimpin politik akan diminta apakah dialog mesti diadakan dengan gerilyawan dan apakah pasukan keamanan memilih tindakan banyak-arah termasuk operasi militer. "Apa pun konsensus yang dicapai oleh pemimpin politik akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan penuh semangat." Ia menyatakan pemimpin politik juga mesti memutuskan tentang parameter dan kerangka waktu bagi dialog dengan gerilyawan jika itu yang dipilih dan juga konsensus mengenai aksi militer sebab militer tak bisa berperang sendirian saja tanpa dukungan politik. Menteri dalam negeri tersebut mengatakan kebijakan gabungan mengenai serangan pesawat tanpa awak milik AS juga akan dibahas selama pertemuan itu. (*/sun)