PBB, (Antara/Xinhua) - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton pada Kamis menekankan pentingnya proses politik yang inklusif di Mesir, ketika unjuk rasa dan kekerasan berlangsung selama sepekan lalu. Ban berbicara dengan Ashton setelah kunjungan kedua pada bulan ini ke Mesir, ketika Ashton bertemu dengan Mohamed Moursi pada Senin, kata juru bicara PBB Martin Nesirky kepada wartawan. Nesirky mengatakan Ban dan Ashton menekankan pentingnya proses politik inklusif yang akan diambil yang akan memperhitungkan berbagai pandangan dan aspirasi semua pihak dari spektrum politik Mesir. Dia menjelaskan Ban berbicara dengan Ashton terkait kepekaannya yang mendalam mengenai arah transisi di Mesir dan khususnya mengenai penahanan yang berkelanjutan di negara tersebut. "Itu baik dan penting, bahwa Ashton telah bertemu Moursi," kata Ban yang juga mengulangi seruannya untuk membebaskan Moursi dan pejabat senior Ikhwanul Muslimin, berdasarkan keterangan Nesirky. Moursi, digulingkan pada 3 Juli setelah unjuk rasa yang masif melawan kebijakannya dan saat ini masih ditahan di tempat yang masih dirahasiakan. Dia tidak terlihat di hadapan publik sejak penggulingannya. Pada Jumat, pengadilan Mesir memerintahkan penahanan Moursi selama 15 hari untuk investigasi tas tuduhan mata-mata dan penjebolan penjara selama kerusuhan 2001 yang menggulingkan Hosni Mubarak. Ashton, yang berkunjung ke Kairo pada Minggu, dan hari Senin berbicara dengan pejabat senior Mesir termasuk Presiden sementara Adli Mansour, Wakil Presiden sementara untuk Hubungan Internasional Mohamed ElBaradei dan Menteri Pertahanan Mesir Abdel Fatah al-Sisi. Dia juga bertemu dengan perwakilan koalisi pro Moursi. Sementara itu menurut Nesirky, Ban dan Ashton juga berdiskusi mengenai proses perdamaian di Timur Tengah. "Sekjen (Ban) menunjukkan harapannya pada keberhasilan upaya untuk membawa Palestina dan Israel bersama dalam proses negosiasi, dan kesiapan PBB untuk bekerja sama dengan UE dan rekan yang lain dalam kuartet untuk mendukung proses tersebut," kata Nesirky. Kuartet tersebut merupakan PBB, UE, Rusia, dan Amerika Serikat yang berkomitmen dalam perdamaian Timur Tengah secara mendasar dan mendukung atas solusi dua negara. Hal itu diartikan keamanan Israel untuk hidup dalam damai dengan negara independen Palestina. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa, Kuartet menyambut baik langkah Menteri Luar Negeri AS John Kerry untuk memulai lagi pembicaraan (damai) di Washington pada Senin. Pembicaraan damai antara dua pihak terhenti selama dua dekade terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas terakhir berbicara satu dengan yang lain sekitar 16 jam dalam periode tiga minggu di bulan September 2010. Mereka meninggalkan meja perundingan karena penolakan Israel untuk memperpanjang larangan pembangunan permukiman di Tepi Barat. (*/jno)