Jakarta, (Antara) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai pentingnya membangun komunikasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang akan disusun. "Strategi komunikasi itu penting, aparatur (pemerintah) memang perlu belajar bagaimana mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat termasuk strategi penyampaian RPJMN agar masyarakat paham," kata Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik Direktorat Politik dan Komunikasi BAPPENAS Dewi Sri Sotijaningsih usai acara Seminar Penyusunan "Background Study" RPJMN III (2015-2019) di Jakarta, Rabu. Dia menegaskan pemerintah wajib memberikan informasi apapun, terutama informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam seminar tersebut Dewi menjelaskan misi jangka panjang pembangunan politik pemerintah adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Hal itu menurut dia ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah. "Dan menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat," ujarnya. Dia mengatakan arah pembangunan jangka panjang pemerintah adalah peningkatan peran komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik. Untuk itu, kata dia, perlu untuk mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga, serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis. Selain itu juga mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen serta mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi. "Selain itu menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas," tegasnya. Menurut dia perkembangan komunikasi dan informasi saat ini, khususnya kebebasan pers dan media, telah jauh berkembang, antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun di sisi lain, kata Dewi, kalangan pers belum dapat mengatasi dampak kebebasan tersebut atau masih berpihak pada kepentingan industri daripada kepentingan publik yang lebih luas. Karena itu, menurut dia, BAPPENAS menilai ada beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain akses masyarakat terhadap informasi publik, penyediaan media publik (metra, mekom, MC, media massa (cetak & elektronik) termasuk LPP TVRI & RRI dalam peran masing-masing. Selain itu, tanbah Dewi, perlu dilakukan penguatan media sehingga terbentuk kebebasan pers yang independen, berimbang, dan bertanggung jawab serta penyempurnaan peraturan perundangan terkait informasi dan komunikasi. (*/jno)