Jakarta, (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan kesiapannya untuk menerima tuntutan hukum apabila laporan yang disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR RI tidak terbukti kebenarannya. "Karena yang saya lakukan ini, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya," tutur Dahlan ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu. Dahlan menekankan bahwa laporan yang diberikan kepada BK DPR RI sebagai salah satu cara untuk membersihkan BUMN dari praktik kongkalikong dan permainan pihak lain, bukan untuk membereskan lembaga manapun. "Saya ingin bekerja untuk BUMN bukan untuk orang lain. Saya tidak mau ada kesan saya lebih rajin membongkar-bongkar rumah tangga orang lain, tetapi saya justru harus lebih rajin membongkar rumah tangga sendiri," ungkapnya. Mantan direktur utama PT PLN Persero ini menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas laporannya kepada BK DPR RI kepada lembaga yang berwenang. "Kalau kemarin itu belum dianggap bukti, saya tidak tahu. Saya tidak tahu pemberantasan korupsi di negara ini mau serius atau tidak," tegasnya. Pada 5 November 2012, Dahlan memenuhi panggilan BK DPR untuk memberikan laporan nama oknum dewan yang pernah melakukan tindakan pemerasan kepada BUMN. Dahlan berujar ada dua oknum anggota dewan dari sekitar 10 orang pernah diakuinya, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dari tiga peristiwa. Dahlan menyebutkan, BUMN penerima suntikan modal dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2012 menjadi sasaran oknum anggota dewan tersebut. Berdasarkan dokumen Kementerian BUMN, Menteri BUMN melalui surat No. S-579/MBU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan tentang alokasi dana PMN untuk BUMN strategis tahun anggaran 2012. Adapun usulannya, antara lain PT PAL Indonesia mendapatkan PMN sebesar Rp600 miliar, PT Pindad Persero Rp300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Persero Rp400 miliar, PT Industri Kapal Indonesia Persero Rp200 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Persero Rp200 miliar, PT Garam Persero Rp100 miliar, dan PT Kertas Leces Persero Rp200 miliar. (*/sun)