Bandung, (Antara) - Sejumlah tokoh masyarakat Jawa Barat mendesak agar Wakil Gubernur Deddy Mizwar menentukan sikap tegas terkait "tugas ganda" sebagai pejabat publik, namun masih terikat kontrak kerja komersial dengan televisi swasta. "Mengapa ini harus dipastikan karena untuk menjaga wibawa dan martabat sebagai wagub, selain menghindari komersialisasi jabatan dalam kontrak kerja tersebut," kata Pengamat Hukum Dindin S Maolani di Bandung, Senin. Ditemui usai menghadiri sebuah diskusi bersama sejumlah tokoh Jawa Barat terkait jabatan wagub dan profesi artis Deddy Mizwar di Jalan Seledri Bandung, Dindin menuturkan tugas ganda tersebut sebetulnya terkait masalah etika, sosial, dan politik. "Jadi kalau kondisi ini terus dibiarkan maka bisa menjadi preseden buruk dan tak tertutup kemungkinan muncul komersialisasi jabatan," kata dia. Menurut dia, seorang wakil kepala daerah memiliki tugas besar untuk mensejahterakan rakyat, sementara profesi artis lebih kepada kesejahteraan pribadi. "Ya itu tadi jika hal ini dibiarkan maka tugas mensejahterakan rakyat bisa menjadi terabaikan. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi sosial. Tidak bisa hanya bicara normatif dengan mengatakan tidak diatur dan tidak ada larangan," katanya. Sementara itu, pengamat Ilmu Politik Dedi Djamaludin Malik memberikan tiga solusi terkait tugas ganda Deddy Mizwar tersebut. Solusi pertama ialah Deddy Mizwar melanjutkan kontrak komersialnya dengan sebuah televisi swasta itu sampai selesai. "Namun, opsi pertama ini sangat tidak akan diterima. Sebab pejabat negara itu harus menghormati jabatannya dan mengutamakan kepentingan publik dibanding urusan pribadi," katanya. Menurut dia, pernyatakan Deddy Mizwar yang akan tetap syuting pada Sabtu atau Minggu dan atau hari libur dinilainya sebagai pemikiran yang menyimpulkan seolah-oleh jabatan sebagi wagub menjadi profesi sampingan. "Makanya solusi ini pasti tidak akan diterima oleh kalangan manapun," kata Dedi Djamaludin Malik. Opsi kedua, kata dia, ialah menghentikan film atau iklan komersialnya dari sejak dilantik menjadi Wagub Jabar dengan konsekuensi mengembalikan sisa uang yang diterima dari kontrak. "Kalau opsi ini dijalankan maka akan banyak pujian, sebab Deddy Mizwar mengorbankan kepentingan pribadinya untuk urusan yang lebih besar, yakni masalah publik," katanya. Solusi terakhir, lanjut dia, ialah melanjutkan iklan komersial dengan mengubah bentuk dan sifat yang berbeda yakni menjadi iklan layanan masyarakat. "Ini sangat dimungkinkan apalagi banyak perusahaan yang mempunyai anggaran untuk itu melalui dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Selain Dindin dan Dedi pada diskusi tersebut hadir pula pengamat birokrasi Memet Hamdan, pengamat budaya Yayat Hendayana, pengamat politik Upa Safari, tokoh politik Tjetje Hidayat Padmadinata, Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, dan juga tokoh media Januar P Ruswita. (*/sun)