PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (6/6) menyeru masyarakat internasional agar mendukung Somalia dalam proses menuju kestabilan jangka panjang, dan pada saat yang sama mengakui kemajuan baru-baru ini di negara Afrika Timur-laut. Di dalam satu pernyataan yang disahkan dalam satu pertemuan mengenai Somalia, yang dipimpin oleh Mark Simmonds --Wakil Menteri Luar Negeri Parlementer di Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, Dewan 15-anggota itu menggaris-bawahi pentingnya dukungan internasional buat Pemerintah Somalia. Inggris memangku jabatan Presiden DK PBB untuk bulan Juni. Somalia memerlukan dukungan internasional untuk membangun pasukan keamanan yang mampu, dapat diandalkan dan profesional sebagai bagian dari pendesakan menyeluruh bagi pembaruan sektor keamanan, termasuk pembaruan sektor keadilan, hak asasi manusia dan penegakan hukum. Badan paling kuat di PBB itu juga mendesak masyarakat internasional agar "menyediakan bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi, tepat waktu dan berkelanjutan buat jutaan orang Somalia, yang masih memerlukan bantuan darurat kemanusiaan penyelamat nyawa", kata pernyataan tersebut sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam. Dewan itu juga menyampaikan pentingnya lembaga baru Misi Bantuan PBB di Somalia (UNSOM), yang mulai beroperasi pada Senin (3/6). Misi tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses perujukan dan perdamaian pimpinan orang Somalia. Dewan Keamanan menyambut baik Konferensi Somalia yang diselenggarakan di London pada 7 Mei. Dalam pertemuan tersebut satu konsensus dicapai untuk menyediakan keamanan, keadilan dan dukungan penanganan keuangan masyarakat buat Pemerintah Somalia saat mereka membangun kembali negeri mereka setelah dua dasawarsa konflik. Somalia telah dicabik-cabik oleh pertempuran antar-faksi sejak 1991 tapi belum lama ini membuat kemajuan ke arah kestabilan. Gerilyawan Ash-Shabaab mundur dari Mogadishu pada 2011 dan semua lembaga baru pemerintah terbentuk tahun lalu, saat negeri itu mengakhiri tahap peralihan dan akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 2016. (*/wij)