Jakarta, (Antara) - Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDIP Nusyirwan Soejono mengatakan upaya pemerintah dalam mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 masih normatif. "Kita mengharapkan ada langkah-langkah signifikan yang tidak normatif dalam Rancangan APBN Perubahan 2013, terkait pengamanan APBN. Namun apa yang dipaparkan Menteri Keuangan Chatib Basri adalah hal yang justru normatif seperti adanya penambahan pinjaman luar negeri sebesar lebih dari Rp200 triliun serta penurunan penerimaan pajak," ujar Nusyirwan di Jakarta, Rabu. Pernyataan Nusyirwan menyikapi paparan RAPBNP 2013 yang dilakukan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran, di Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu Chatib menyampaikan revisi asumsi makro dan usulan kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi sebagai upaya mengamankan APBN 2013. Nusyirwan mengatakan seharusnya pemerintah bisa menghasilkan kebijakan terobosan untuk mengamankan APBN, tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi dan merevisi asumsi makro. "Yang terlihat dalam pemaparan semua biasa-biasa saja, yang muncul adalah pola tradisional. Terlihat ketergantungan kita terhadap situasi internal dengan kebijakan yang defensif, dan selalu alasannya karena ekonomi dunia tidak menentu," kata dia. Nusyirwan menegaskan bahwa fraksi PDIP tetap pada pendiriannya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dan mendorong pemerintah mencari alternatif lain dalam mengamankan APBN 2013. Dalam paparannya Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan revisi asumsi makro akibat kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain pertumbuhan ekonomi yang tadinya diasumsikan 6,8 persen dalam APBN 2013 turun menjadi 6,2 persen dalam RAPBNP 2013, inflasi dari 4,9 persen menjadi 7,2 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp9.300 menjadi Rp9.600. Pemerintah juga menganggarkan dana kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp11,6 triliun, tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar Rp6 triliun dan dana-dana lain untuk beras miskin dan beasiswa bidik misi. (*/sun)