Jakarta, (Antara) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Abdul Kholik menyakini bahwa Pemilu 2014 hanya meneruskan skema demokrasi liberal dan kapitalisme yang telah berjalan sejak 2004 lalu. "Misalnya pasal 33 UUD hasil amandemen sangat mengandung unsur kapitalisme dan paling tidak menempatkan kapitalisme dan liberalisme secara konstitusional," kata Sekjen Partai Gerindra Abdul Kholik dalam diskusi bertajuk Pemilu 2014 dan Agenda Penyelamatan Bangsa di kantor Partai Rakyat Demokratik Jakarta, Kamis. Dia menjelaskan ada dua pilihan yang dimiliki masyarakat, keluar dari skema tersebut yang efeknya sangat berbahaya atau memanfaatkan skema itu dalam kolektivitas sosialistik. Namun dia mengatakan pilihan kedua adalah yang sangat memungkinkan. Abdul Kholik mencontohkan beberapa negara Amerika Latin yang menjalankan demokrasi liberal namun ada kolektivitas sosialistik seperti Venezuela. Menurut dia, skema itu berhasil dijalankan dengan baik. "Pertanyaannya apakah kita mampu lakukan itu dan apakah ada tokoh nasional yang bisa laksanakan," ujarnya. Ketua DPP Partai Hanura Samuel Koto dalam acara itu mengatakan pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan menjawab masalah rakyat. Menurut dia masyarakat hanya dimanfaatkan dalam momen lima tahunan tersebut. "Lima tahun lalu datang lalu pergi, dan sekarang datang," ujar Samuel. Menurut dia, pemerintah juga tidak mengedepankan etika dan moralitas politik karen apa yang dibicarakan bertolakbelakang dengan perbuatan. Dia mencontohkan presiden SBY pernah mengatakan bahwa pejabat tidak boleh rangkap jabatan, namun bertolakbelakang dengan jabatan yang diembannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. (*/jno)