PBB, New York, (Antara/Xnhua-OANA) - Seorang utusan China, Rabu (17/4), mengatakan semua pemerintah memikul tanggung jawab dalam melindungi perempuan, dan memerangi kekerasan seksual dalam kondisi konflik dan pasca-konflik. Ketika berbicara pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan, Li Baodong --Wakil Tetap China untuk PBB-- mengatakan China mengutuk semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam konflik bersenjtaa, termasuk kekerasan seksual. "Dalam upaya kita untuk melindungi hak perempuan dan memperkuat peran mereka dalam perdamaian dan keamanan, kita harus menghormati kepemilikan pemerintah nasional," kata Li. "Penting untuk menghormati semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah nasional bagi perlindungan hak perempuan sehubungan dengan kondisi khusus masing-masing negara itu sendiri." Duta Besar China tersebut menyeru Dewan Keamanan PBB untuk memusatkan perhatian pada pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian dan pembangunan kembali pasca-konflik serta diciptakannya suasana yang memungkinkan proses politik, keamanan dan hukum bagi perlindungan dan peningkatan hak perempuan. "PBB mesti memberi perhatian penuh pada peran uniknya dan meningkatkan koordinasi serta kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait," kata Li sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis. Utusan China itu juga menyoroti peningkatan pengembangan penuh perempuan. "Mencapai pengembanan penuh perempuan adalah dasar sejati untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan secara murni," katanya. "Itu menuntut peningkatan tekanan dan hukumgan serta pembentukan mekanisme pemantauan," katanya. "Masyarakat internasional mesti memberi perhatian sangat besar pada pembangunan ekonomi dan sosial, pengembangan sesungguhnya status perempuan dan diwujudkannya pemberdayaan perempuan," kata Li. (*/sun)