Jakarta, (Antara) - Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani menilai kerusuhan yang terjadi di Palopo Sulawesi Tengah merupakan salah satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi. "Kerusuhan tersebut bisa jadi karena ketidakpuasan dari calon kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya tinggi, tapi kemudian kalah," kata Miryam S Haryani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Menurut dia, kerusuhan tersebut bisa juga dipicu oleh sikap Komisi Pemilihan umum Daerah (KPUD) setempat yang diragukan independensinya. Sikap KPUD yang diragukan independensinya, menurut dia, bisa persepsi publik bahwa KPUD berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. "Parpol juga harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tapi realitasnya sering tidak dilakukan," katanya. Menurut Miryam, untuk memimalisir tindakan anarkis dan kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, perlu dilakukan evaluasi. Politisi Partai Hanura ini mengusulkan, agar pilkada kabupaten dan kota proses pemilihannya dikembalikan ke DPRD setempat. "Hal ini juga menjadi wacana pada pembahasan RUU Pilkada," katanya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyatakan tidak setuju pada wacana yang akan mengembalikan pilkada kabupaten dan kota ke DPRD. Menurut dia, jika terjadi gejolak pada pelaksanaan pilkada kabupaten dan kota, persoalannya bukan pada pemilihnya masyarakat atau DPRD, tapi lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya. Ia menilai, pilkada kabupaten dan kota penyelenggaraannya tetap dipilih langsung oleh masyarakat, tapi persiapannya harus lebih matang dan transparan. "Penyelanggaraan pilkada, secara dipersiapkan secara matang, transparan, dan independen, sehingga tidak memicu ketidakpuasan dari pasangan calon yang kalah," katanya. (*/jno)