Padang, (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap angka kepesertaan terendah program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Sumatera Barat terdapat di Padang Pariaman yang hanya 65 persen.
"Secara provinsi kepesertaan JKN-KIS di Sumbar sudah mencapai 80 persen akan tetapi masih ada kabupaten dan kota yang dibawah 70 persen yaitu Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok," kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang Asyraf Mursalina di Padang, Selasa saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.
Asyraf menyebutkan untuk di Padang Pariaman masih ada sekitar 165 ribu penduduk yang belum terdaftar lalu Pesisir Selatan 161 ribu penduduk atau 68 persen dan Kabupaten Solok 115 ribu penduduk atau 69 persen.
"Kalau di total di Sumbar terdapat 1.065.015 yang belum terdaftar, akan tetapi bisa saja ada data ganda," kata dia.
Menurut dia warga yang belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS tersebut berdasarkan survei bukan karena tidak mau akan tetapi karena tidak mampu membayar iuran .
"Hanya 23 persen saja yang tidak ada keinginan, sisanya karena tidak ada kemampuan," kata dia.
Akan tetapi ia menilai ketidakmampuan masyarakat sedikit ambigu karena pada satu sisi mereka merokok namun tidak sanggup bayar iuran kesehatan.
"Jika sebungkus rokok harganya Rp25 ribu maka iuran JKN-KIS hanya Rp25.500 dan itu pun hanya sekali sebulan, artinya untuk rokok ada uang, untuk pelayanan kesehatan tidak ada, padahal tidak sampai Rp1.000 per hari," kata dia.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengingatkan pemerintah daerah harus peduli soal jaminan kesehatan warganya sendiri.
" Kami juga akan menggandeng BUMN dan BUMD untuk ikut urun membantu biaya ," kata dia.
Ia melihat bagi daerah yang sudah 100 persen artinya bupati atau wali kota peduli dengan kesehatan warga.
"Kuncinya ada di kepala daerah karena indeks pembangunan manusia dasar itu diukur dari tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan seharusnya kesehatan jadi prioritas pertama," kata dia.
Nasrul menambahkan bagi kepala daerah yang kepesertaan JKN-KIS masih rendah i akan dilayangkan surat gubernur serta ditembuskan ke ketua DPRD masing masing agar jadi perhatian.(*)
"Secara provinsi kepesertaan JKN-KIS di Sumbar sudah mencapai 80 persen akan tetapi masih ada kabupaten dan kota yang dibawah 70 persen yaitu Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok," kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Padang Asyraf Mursalina di Padang, Selasa saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.
Asyraf menyebutkan untuk di Padang Pariaman masih ada sekitar 165 ribu penduduk yang belum terdaftar lalu Pesisir Selatan 161 ribu penduduk atau 68 persen dan Kabupaten Solok 115 ribu penduduk atau 69 persen.
"Kalau di total di Sumbar terdapat 1.065.015 yang belum terdaftar, akan tetapi bisa saja ada data ganda," kata dia.
Menurut dia warga yang belum mendaftar sebagai peserta JKN-KIS tersebut berdasarkan survei bukan karena tidak mau akan tetapi karena tidak mampu membayar iuran .
"Hanya 23 persen saja yang tidak ada keinginan, sisanya karena tidak ada kemampuan," kata dia.
Akan tetapi ia menilai ketidakmampuan masyarakat sedikit ambigu karena pada satu sisi mereka merokok namun tidak sanggup bayar iuran kesehatan.
"Jika sebungkus rokok harganya Rp25 ribu maka iuran JKN-KIS hanya Rp25.500 dan itu pun hanya sekali sebulan, artinya untuk rokok ada uang, untuk pelayanan kesehatan tidak ada, padahal tidak sampai Rp1.000 per hari," kata dia.
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengingatkan pemerintah daerah harus peduli soal jaminan kesehatan warganya sendiri.
" Kami juga akan menggandeng BUMN dan BUMD untuk ikut urun membantu biaya ," kata dia.
Ia melihat bagi daerah yang sudah 100 persen artinya bupati atau wali kota peduli dengan kesehatan warga.
"Kuncinya ada di kepala daerah karena indeks pembangunan manusia dasar itu diukur dari tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan seharusnya kesehatan jadi prioritas pertama," kata dia.
Nasrul menambahkan bagi kepala daerah yang kepesertaan JKN-KIS masih rendah i akan dilayangkan surat gubernur serta ditembuskan ke ketua DPRD masing masing agar jadi perhatian.(*)