Yerusalem, (Antara/Reuters) - Israel pada Senin memberikan persetujuan akhir bagi 90 rumah pemukim baru di Tepi Barat, yang didudukinya, memicu persoalan lain dalam keretakan dengan Washington menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Rumah itu akan dibangun di Beit El, permukiman utama kaum Yahudi di utara Yerusalem, dan akan menjadi rumah karyawan pendidikan, kata Kementerian Pertahanan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji 300 rumah baru pada akhirnya akan didirikan di Beit El, tempat 30 keluarga pemukim diusir pada Juni lalu sesudah Mahkamah Agung memutuskan mereka tinggal secara tidak sah di tanah Palestina. Israel mendapat kecaman dunia, termasuk sekutu utamanya, Amerika Serikat, atas kebijakan pembangunannya di Tepi Barat, yang dicaploknya dalam perang 1967 dan yang Palestina inginkan untuk negara masa depan mereka. Perluasan permukiman menjadi ganjalan dalam hubungan dingin Netanyahu dengan Obama, yang akan berkunjung ke Israel, Tepi Barat dan Yordania pada musim semi. Baik Israel maupun Amerika Serikat mengecilkan dugaan bahwa perjalanan itu dapat mengakibatkan kebangkitan perundingan perdamaian dengan Palestina dituanrumahi negara adidaya tersebut, yang ambruk akibat masalah pemukiman itu pada 2010. "Sikap Palestina jelas. Tidak ada perundingan saat permukiman berlanjut," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menanggapi pembangunan baru di Beit El tersebut. Sebagian besar negara menganggap permukiman Israel tidak sah. Israel membantahnya, dengan mengutip hubungan sejarah dan Alkitab atas tanah tersebut. Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Victoria Nuland mengatakan tidak melihat pengumuman itu, tapi mengulangi sikap penentangan pemerintah Obama atas pembangunan permukiman semacam itu. "Sikap kami tentang itu tidak berubah. Kami pikir itu tidak membantu," kata Nuland kepada wartawan dalam jumpa pers harian. Pada saat ini terdapat lebih dari 325.000 pemukim di Tepi Barat, dengan 200.000 lagi di Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel setelah 1967, yang tidak diakui dunia. Wilayah itu dinyatakan rakyat Palestina sebagai ibu kota mereka. (*/jno)