Pariaman, (Antara Sumbar) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Pariaman Sumatera Barat, Dewi Fitri Deswita menyatakan partai yang dipimpinnya memastikan menerapkan politik tanpa mahar pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.


     "Pernyataan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua DPP Partai NasDem Surya Paloh kepada seluruh kader di Indonesia," kata dia, di Pariaman, Minggu. 


     Ia menyebutkan jika ditemukan adanya indikasi kader partai yang melakukan transaksional politik menggunakan uang maka di akan proses secara kepartaian. 


     Bahkan ujar dia, jika yang melakukan pelanggaran tersebut kader di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). 


     Pihaknya menegaskan partai tersebut akan berkomitmen terkait hal itu untuk menciptakan perpolitikan yang sehat,  bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 


     "Kita ingin Indonesia sejahtera secara ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya sehingga masyarakat memiliki pemimpin yang berkualitas," ujarnya. 


     Ia mengatakan hingga saat ini sudah ada beberapa bakal calon yang mendaftarkan diri ke pihaknya.


     "Saat ini sudah ada beberapa calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam penjaringan yang dilakukan partai NasDem," katanya.


     Untuk mendapatkan calon terbaik yang diusung pada Pilkada 2018, pihaknya terlebih dahulu melakukan survei hingga Desember 2017.


     Kota Pariaman dengan tiga daerah lainnya di Sumbar yaitu Kota Padang, Padang Pajang dan Sawahlunto akan menggelar Pilkada serentak pada 2018.              Terpisah Wakil Wali Kota (Wawako) Pariaman, Genius Umar mengimbau masyarakat setempat untuk menghindari ujaran kebencian terkait Pilkada serentak 2018.


     "Masyarakat dan setiap pihak terkait di pilkada hendaknya terhindar dari upaya-upaya ujaran kebencian dan menciptakan 'Pilkada Badunsanak' ke depannya," kata dia.


     Ia mengatakan pilkada merupakan ajang untuk mengambil beban tanggung jawab, bukan ajang untuk saling menjatuhkan antar calon pimpinan daerah ataupun antar pengusung dan masyarakat pendukung calon tertentu.


     "Jangan ada aksi hujat-menghujat antara satu dengan lainnya, karena itu hanya akan merugikan diri sendiri dan masyarakat Kota Pariaman" ujarnya.


     Ia menjelaskan semua calon wali kota dan wakil wali kota tentunya telah sama-sama mempersiapkan diri dengan baik sehingga setiap pihak seharusnya merasa bersaudara agar tidak terjadi kericuhan dalam pesta demokrasi daerah.


      Apalagi, kata dia, semua calon pimpinan daerah diperkirakan rata-rata warga Kota Pariaman ataupun orang Pariaman yang ada di rantau dan di daerah.


     Semua calon pemimpin pun juga tentunya mengedepankan kesejahteraan masyarakat, upaya mempercepat pembangunan infrastruktur daerah serta memajukan bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi kreatif.  (*)