Jakarta, (Antara) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran kesiapsiagaan bencana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Soal banjir di Bekasi harus diakui bahwa BPBD sendiri masih memiliki keterbatasan. Ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," kata Syamsul Maarif di Jakarta, Selasa. Syamsul mengatakan BPBD sudah memetakan wilayah-wulayah yang memiliki potensi bencana. Karena itu, dia berharap pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki potensi bencana, menyiapkan anggaran yang cukup untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. "Kami berharap ada dana dari pemerintah daerah untuk itu. Namun, BNPB tetap akan memberikan pendampingan bila dibutuhkan," ujarnya. Dia mengatakan dana cadangan kebencanaan yang dianggarkan untuk kesiapsiagaan bencana mulai dari sebelum, selama dan sesudah bencana di seluruh Indonesia saat ini hanya Rp4 triliun. Penyodetan banjir di Jakarta sudah menghabiskan anggaran Rp500 miliar yang berarti tinggal ada sisa Rp3,5 triliun. Menurut dia, dana cadangan kebencanaan itu akan mencukupi bila pemerintah daerah juga memiliki kesiapan anggaran yang mencukupi. Yang menjadi persoalan, kata dia, masalah anggaran selama ini selalu menjadi perdebatan. "Kalau sudah masuk soal anggaran, kadang kita sering berdebat mana yang lebih penting," ujarnya. Idealnya, kata Syamsul, dana cadangan kebencanaan untuk seluruh Indonesia mencapai Rp15 miliar per tahun. Penelitian secara statistik menyebutkan bila investasi untuk kesiapsiagaan bencana sebesar satu dolar bisa mengamankan aset dan mengurangi kerugian hingga enam dolar. "Namun, harus diakui bahwa kita memang baru sadar bencana secara masif setelah bencana tsunami di Aceh. Saat ini, kita masih dalam proses soal kesiapsiagaan bencana. Doakan saja BNPB bisa tetap semangat dalam menangani kebencanaan," katanya. (*/jno)