Paris, (ANTARA/Xinhua-OANA) - Setelah menggagalkan serangan gerilyawan ke Mali selatan, pasukan Prancis melancarkan serangan besar udara, Sabtu malam (2/2), di wilayah utara negeri itu --yang telah berada di tangan gerilyawan selama 20 bulan, kata juru bicara militer Prancis, Ahad. "Serangan udara penting ... di sebelah utara Kidal dan wilayah Tessalit" berlangsung di dekat perbatasan Aljazair dan tempat gerilyawan Muslim diperkirakan bersembunyi setelah kehilangan beberapa kota besar utama Mali, kata saluran berita Prancis BFMTV, dengan mengutip Thierry Burkhard, Juru Bicara Angkatan Darat Prancis. "(Serangan udara) itu ditujukan pada pangkalan logistik dan kamp pelatihan," Burkhard menambahkan. Serangan udara tersebut dilancarkan beberapa jam setelah kunjungan Presiden Prancis Francois Hollande ke negara Afrika Barat itu, kata Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin pagi. Sebanyak 30 pesawat tempur --termasuk jet tempur, pesawat pengintai-- menggempur kubu gerilyawan di Mali utara, kata Burkhard. Pada 1 Januari, Prancis campur-tangan atas permintaan pemerintah Mali guna membantu mengusir gerilyawan, termasuk cabang Al Qaida di Afrika Utara, AQIM, dari wilayah Mali utara. Dengan 3.500 prajurit Prancis dan tentara Afrika dikerahkan untuk memerangi gerilyawan --yang berikrar akan memberlakukan hukum Syari'ah di seluruh Mali, militer Mali dengan cepat telah merebut kembali Kota Kecil Cao, Timbuktu dan Kidal. Ibu kota tiga ketiga wilayah di bagian utara tersebut memiliki nama yang sama. Kidal adalah benteng terakhir kelompok gerilyawan yang menduduki wilayah Mali utara selama beberapa bulan sampai pasukan Prancis melakukan campur-tangan kejutan. Tessalit, yang berada di dekat perbatasan dengan Aljazair, diyakini menjadi lokasi penahanan tujuh warga Prancis yang diculik oleh gerilyawan. Pada Sabtu, Hollande melakukan kunjungan satu hari ke bekas koloni Prancis itu, dan berjanji akan menarik tentaranya dari Mali segera setelah negara tersebut dapat memulihkan kedaulatan atas wilayah nasionalnya dan pasukan militer Afrika, dukungan PBB, dapat mengambil-alih posisi tentara Prancis. Pemerintah Mali berharap dapat menyelenggarakan pemilihan umum dini guna mengakhiri krisis tersebut, yang dipicu oleh kudeta militer pada 22 Maret 2012 serta pendudukan Mali utara oleh gerilyawan pada April tahun yang sama. Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru gerilyawan garis keras dan mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer. PBB telah menyetujui penempatan pasukan campur-tangan Afrika dengan kekuatan 3.300 prajurit di bawah pengawasan kelompok negara Afrika Barat --ECOWAS. Dengan keterlibatan Chad, yang telah menjanjikan 2.000 prajurit, jumlah pasukan internasional itu akan jauh lebih besar. (*/sun)