PBB, (ANTARA/RIA Novosti-0ANA) - Rusia tidak memiliki klaim terhadap kegiatan militer Prancis di Mali setelah bergabung dengan operasi militer melawan pemberontakan Islam di negara Afrika itu, kata Utusan Rusia di PBB Vitaly Churkin pada Selasa. Prancis pekan lalu mengerahkan pasukan militer untuk membantu pemerintah Mali, yang tentaranya telah mundur sebelum serangan kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Al Qaida. "Prancis memberitahu kami [Rusia] tentang kegiatan itu dan kita tidak memiliki tuntutan apapun," kata Churkin. Intervensi Prancis diperbolehkan pemerintah Mali Jumat lalu untuk merebut kembali kota strategis Konna di kawasan tengah negara itu, yang direbut oleh kelompok Islam awal pekan ini, kata laporan BBC. "Secara keseluruhan, kegiatan Prancis sesuai dengan hukum internasional, karena penggunaan angkatan bersenjata dimulai atas permintaan pemerintah Mali," kata Churkin menambahkan. Keterlibatan Prancis pada Jumat didukung oleh ECOWAS, sebuah blok yang terdiri dari 15 negara Afrika Barat, termasuk Mali. Blok itu pada Sabtu mengatakan, pihaknya akan segera bertindak keluar dari resolusi Dewan Keamanan PBB dari Desember dan menyebarkan pasukan penjaga perdamaian bersenjata sendiri di Mali. Mali, sebuah koloni Prancis sampai 1960, berada dalam kekacauan sejak kudeta militer Maret lalu, yang memicu pemberontakan suku separatis Tuareg yang menguasai negara bagian selatan. Para pemberontak Tuareg segera ditekan oleh afiliasi Al Qaida yang lebih baik senjatanya dan menguasai kendali atas wilayah utara, memberlakukan hukum Syariah dan menghancurkan situs warisan sejarah di Timbuktu, dan kemudian memulai bergerak maju ke selatan. (*/sun)