Kuala Lumpur, (ANTARA) - KNPI Perwakilan Malaysia berharap sejumlah partai yang tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2014, harus berjiwa besar untuk menerima keputusan tersebut. "Mereka harus berjiwa besar sebab aspirasi mereka (partai yang tak lolos) masih dapat disampaikan melalui partai peserta pemilu 2014," kata Ketua Badan Perwakilan KNPI di Malaysia, Sagir Alva, saat dijumpai di Kuala Lumpur, Kamis. Memang, katanya, beberapa partai yang tak lolos itu tetap berjuang melalui Bawaslu dan PTUN, namun sebenarnya peluang ini terbilang kecil sehingga kemungkinan besar Pemilu hanya akan diikuti oleh 10 partai yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU. Harus diakui, kata Sagir, tidak semua pihak senang dengan keputusan berani KPU tersebut, terutama dari kalangan yang partainya tidak lolos. Namun semua ini harus disadari sebagai suatu proses menuju sistem demokrasi yang lebih baik, sehat, kompetitif dan juga demokrasi yang dapat memperkuat sistem presidensil yang 'kita' anut. "Dengan demikian tujuan akhir kita berdemokrasi untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat dapat terwujud," ujarnya. Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah, bahwa sistem multipartai yang dianut ini bukanlah ada sejak pascareformasi, tetapi pada orde lama juga sudah ada. Namun akibat terlalu banyaknya partai, kestabilan politik sulit dicapai. Setelah reformasi, kata Sagir, partai juga tumbuh subur. Namun disayangkan, partai yang tumbuh juga tidak dilengkapi dengan sistem pengaderan dan infrastruktur kepartaian yang baik. "Sudah saatnya kita bicara pada kualitas peserta pemilu, bukan kuantitas peserta pemilu. Mengenai aspirasi masih dapat disampaikan melalui partai yang lolos verifikasi," katanya. Perwakilan Luar Negeri Ia menyebutkan belakangan ini beberapa partai di Indonesia juga membuka perwakilannya di luar negeri, khususnya Malaysia sehingga memperlihatkan kompetisi antarpartai juga semakin ketat. "Partai-partai sepertinya tengah mencoba mengelola suara luar negeri secara lebih serius lagi," ujarnya. Dampak positifnya ada, yaitu meningkatnya posisi tawar dari masyarakat Indonesia di luar negeri, sehingga ke depan partai peserta pemilu tentu akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Indonesia di luar negeri. Dengan kondisi ini, kata Sagir, seharusnya KPU juga tidak boleh melupakan sistem pemilihan di luar negeri. Sistem pemilu di luar negeri harus dijalankan sedemikian rupa, sehingga potensi kecurangan dapat direduksi dan jumlah partisipasi masyarakat lebih meningkat lagi. (*/sun)