Padang, (Antara) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang bekerjasama dengan Forum Masyarakat Peduli Sumatera Barat (Sumbar) menggelar seminar nasional bertajuk "Sinergisitas Gerakan HMI Bersama Pemkot Padang Sebagai Jawaban Atas Masyarakat Ekonomi Asean" pada Jumat malam (20/02) di Wisma HMI Cabang Padang. Seminar nasional yang bertujuan mempersiapkan diri intelektual muda dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 dihadiri Asisten I Pemkot Padang Dr. Ir. Eviet Nazmar, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Prov. Sumbar Zirma Juneldi. Lalu anggota DPD-RI/Presedium KAHMI Prov. Sumbar Emma Yohanna, serta dihadiri sekitar 120 orang peserta dari kalangan kader HMI Cabang Padang, perwakilan Organisasi Kepemudaan, serta peserta LK-II HMI Tingkat Nasional dari berbagai daerah seperti Cabang Bulak Sumur Yogjakarta, Cabang Tembilahan Riau, Cabang Padang Sidempuan Sumut, dan HMI Cabang Aceh. Ketua Umum HMI Cabang Padang, Rifki Fernanda mengatakan, HMI Cabang Padang menilai perlu adanya upaya dalam pembaharuan di tubuh HMI sebagai bagian dalam mempersiapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang mampu unggul dalam persaingan negara-negara ASEAN. "Untuk itu, melalui seminar nasional ini akan mempertegas peningkatan kualitas intelektual dan profesionalitas kader, pengembangan visi kewirausahaan sebagai generasi muda muslim yang menjadi entrepreneur dan mengamalkan khittoh perjuangan HMI yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT," jelasnya Sementara itu, Asisten I Pemkot Padang Dr.Ir.Eviet Nazmar memaparkan kesiapan Kota Padang dalam menghadapi MEA tahun 2015 diantaranya, menciptakan 10.000 wirausaha baru di Kota Padang dalam jangka waktu lima tahun, mengembangkan pembinaan SDM yang bergerak di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kalangan masyarakat secara berkelanjutan. "Pemkot Padang merencanakan mendirikan Politeknik Perikanan di Kota Padang yang merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sehingga diharapkan dengan adanya kehadiran DPD-RI," katanya. Selanjutnya, Pemkot Padang juga melakukan pendekatan dengan negara-negara di wilayah Samudera Hindia The Indian Ocean Rim Association (IORA), dan pada bulan September 2015 akan digelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam IORA, sebagai bagian dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA tahun 2015, terangnya. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sumbar Zirma Juneldi menegaskan, MEA 2015 adalah bagian dari etape proses era globalisasi tahun 2020. Atas dasar tersebut, katanya, konsep MEA ditawarkan sebagai bentuk perang modern dunia melalui sektor ekonomi. Negara-negara Asia saat ini disibukkan mempersiapkan sertifikasi barang dan jasa untuk menghadapi era globalisasi ekonomi tahun 2020. "Namun Indonesia masih terbuai dan masih menjadi negara konsumtif, dan tidak dapat menghasilkan sektor finansial, sehingga sangat berkemungkinan Indonesia akan menjadi negara tertinggal. Dan ini menjadi tanggungjawab pemerintah," tegasnya. Sedangkan, Anggota DPD-RI Emma Yohanna mengatakan MEA tahun 2015 tidak ada yang perlu ditakuti, karena sebagai salah satu proses menuju era globalisasi dunia tahun 2020. "Namun kita harus tetap perlu mempersiapkan diri menghadapi MEA, terutama dalam upaya peningkatan SDM, karena pada negara-negara Asean akan bebas masuk ke Indonesia dan kita tidak bisa melarang mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi di negara Indonesia," katanya. Menurutnya, SDM Indonesia pada dasarnya merupakan pasar yang dominan dalam menghadapi MEA, karena Indonesia merupakan negara Asean dengan jumlah penduduk paling banyak. Untuk itu, kualitas dan profesionalitas SDM asal Indonesia harus ditingkatkan, tandasnya. Lebih lanjut Emma Yohanna yang juga sebagai Presidium KAHMI Sumbar menyampaikan, DPD-RI sedang mengajukan RUU ekonomi kreatif di tahun 2015, karena pengembangan UKM-UKM masyarakat belum ada payung hukumnya, sehingga sangat berpotensi produk-produk UKM diakui oleh negara-negara lain seperti beberapa produk dan kesenian asli Indonesia yang diakui oleh negara lain, tambahnya (*)