Batam, (Antara) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menilai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersikap tidak adil dengan mendahulukan pembangunan listrik di Pulau Jawa dan Bali, sementara daerah lainnya banyak yang belum terlayani. "Distribusi yang tidak adil. Jawa Bali saja yang dipikirkan PLN," kata Menteri di Batam Kepulauan Riau, Kamis. Menurut Menteri, tingkat kemajuan kelistrikan di seluruh Indonesia rendah, berdasarkan konsumsi listrik oleh masyarakat. Menteri menolak menggunakan elektrifikasi sebagai indikator kemajuan listrik, karena itu hanya terkait transmisi secara geografis. Jika menggunakan elektrifikasi sebagai indikator kemajuan listrik, maka listrik di Indonesia sudah hampir terpenuhi, karena presentasenya sudah di atas 60 persen. "Jangan hanya pakai elektrifikasi. Itu cuma transmisi secara geografis. Konsumsi rendah sekali," kata Menteri. Bila dibandingkan dengan India, maka konsumsi listrik Indonesia hanya seperempat atau sepertiganya saja. Dan dengan Singapura, hanya satu per sepuluhnya. Sebenarnya, Indonesia bisa lebih maksimal dalam pelayanan listrik masyarakat, karena energi yang dimiliki sangat besar, namun kebanyakan di antaranya diekspor sehingga kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi. Ia meyakini, kekayaan batu bara di Indonesia mampu mencukupi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik untuk seluruh Indonesia. Demikian pula dengan kecukupan gas di dalam negeri. "Tapi jangan diekspor," kata dia. Dan untuk di Papua, menurut dia kebutuhan listrik bisa dipenuhi hanya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air, tanpa bahan bakar batu bara dan lainnya. "Papua tidak perlu Batu Bara, Gas. PLTA saja di potensi yang ada, seluruh Papua selesai," kata dia. Sementara untuk Batam dan seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Deputi Bidang Perencanaan BKPM Tamba P Hutapea mengatakan kelistrikan di daerah itu masih tekor. "Di Batam masih sangat terbatas," kata dia. Ia mengatakan ada 12 proyek kelistrikan yang bisa didorong dari swasta untuk Kepri. (*/jno)