Pariaman, (Antara) - Sebanyak 71 kelurahan dan desa di Kota Pariaman, Sumatera Barat, menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri perkotaan dan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat. "Kelurahan mendapat bantuan, yakni Kecamatan Pariaman Timur ada 16 desa, Kecamatan Pariaman Selatan sabanyak 16 desa, Kecamatan Pariaman Utara 17 desa, kemudian Kecamatan Pariaman Tengah 22 kelurahan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman, Armen di Pariaman, Rabu. Ia menjelaskan, bantuan BLM PNPM yang diserahkan kepada 71 kelurahan/desa yang ada di Kota Pariaman dengan total dana sebesar RP6.725.000.000. "BLM terbagi dalam sejumlah item penggunaan, diantaranya untuk kegiatan sosial masyarakat dan pembangunan serta ekonomi," ujarnya. Program PNMP mulai eksis di Kota Pariaman tahun 2006 dan sampai sekarang dengan anggaran yang cukup besar baik dari dana APBN maupun APBD Kota Pariaman. "Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2006 sampai 2014 program PNPM sudah menyerap dana BLM lebih kurang Rp42 miliar," kata Armen. Ia mengatakan, kegiatan BLM ini sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah Kota Pariaman akan nasib dan kondisi warganya. Hal itu mengingat masih banyak keluarga miskin yang harus ditanggulangi bersama-sama. "Juga sebagai bukti nyata kepercayaan Pemkot Pariaman akan kinerja BKM sebagai sebuah lembaga bentukan PNPM dalam penanggulangan kemiskinan dengan harapan tentunya BKM ke depanya jauh lebih baik lagi dan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di level kelurahan /desa," katanya. Ia menjelaskan, persoalan kemiskinan masih di tempatkan sebagai bagian dari persoalan pembangunan nasional, sekalipun secara persentase ada kecenderungan mengalami penurunan. "Tetapi dari segi kuantitatif penduduk miskin masih relatif besar dan rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat," ujarnya. Strategi penanggulangan kemiskinan juga harus di arahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (community empowerment) untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi yang di miliki daerah dan setiap pembangunan infrastruktur haruslah mengikutkan rakyat setempat, baik sebagai pelaksana kerja, pemasok, maupun sebagai pekerja. "Rakyat harus berpartisipasi secara aktif dalam proses setiap pembangunan daerah maka pembangunan sumber daya manusia harus diprioritaskan baik melalui peningkatan kesehatan masyarakat maupun peningkatan pendidikan," ungkap Armen. (*/zon)