Teheran, (Antara/AFP) - Iran memanggil duta besar Pakistan dan meminta dilakukan tindakan-tindakan segera menghentikan serangan-serangan "teroris dan pemberontak" yang memicu bentrokan berdarah di perbatasan kedua negara, kata media pemerintah,Ahad. Noor Muhammad Jadmani dipanggil ke kementerian luar negeri Sabtu petang setelah kematian tentaranya di provinsi perbatasan Sistan-Baluchistan, kata kantor berita resmi IRNA. Dua penjaga perbatasa Iran dan seorang personil paramiliter Pakistan tewas dalam serangan Kamis petang, kata sumber-sumber kedua pihak. Iran mengatakan pemberontak berusaha menyusup ke negara itu. "Tidak dapat diterima teroris-teroris dan pemberontak menyerang negara kami dan membunuh para penjaga perbatasan kami," kata direktur Asia Barat Kementerian Luar Negeri, Rasul Salami kepada IRNA. Ia meminta pemerintah Pakistan "melakukan langkah-langkah serius untuk mencegah terulangnya insiden-insiden seperti itu," kata kantor berita itu. Penembakan di perbatasan Kamis itu terjadi setelah serangan-serangan pemberontak yang menewaskan lima orang di Provinsi Sistan-Baluchistan awal bulan ini, empat dari mereka pwrsonil keamanan. Media Iran mengatakan 14 orang ditahan sehubunan dengan serangan-serangan itu Bulan lalu, seorang tentara Iran tewas dan dua milisi pro-pemerintah cedera dalam satu srangan yang pihak berwenang tuduh dilakukan kelompok garis keras Sunni Jaish-il Adl (Tentara Keadilan). Kelompok yang sama menangkap lima tentara Iran Februari lalu, empat di antara mereka dibebaskan April. Tentara kelima diduga tewas tetapi nasibnya secara resmi tidak diketahui. Sistan-Baluchistan memiliki banyak warga Sunni di Iran yang berpenduduk mayoritas Syiah dan dilanda aksi kekerasan yang melibatkan kelompok garis keras Sunni dan para penyelundup narkoba. Ettnik Balucistan tinggal di dalam perbatasan provinsi Baluchistan Pakistan, di mana konflik separatis yang telah berlangsung lama hidup kembali tahun 2014. Kelompok nasionalis menuduh pemerintah pusat di Islamabad memeras daerah mereka yang kaya sumber alam dan melanggar hak asasi manusia. Tetapi gagasan untuk memberikan otonomi lebih luas kepada provinsi itu dengan penduduk hanya sembilan juta jiwa masih menimbulkan kesan buruk dengan merdekanya wilayah timurnya tahun 1971, yang kini bernama Bangladesh itu. (*/WIJ)