Islamabad, (Antara/Xinhua-OANA) - Pemerintah Pakistan pada Ahad (17/8) menolak sebagai tak bertanggung-jawab pengumuman oleh seorang pemimpin politik, yang meminta rakyat melancarkan gerakan pembangkangan masyarakat guna meningkatkan tekanan atas Perdana Menteri Nawaz Sharif. Pemimpin Tehrik-e-Insaf Pakistan Imran Khan pada Ahad memberitahu pendukung partainya di Islamabad bahwa ia takkan membayar rekening listrik dan gas. Khan mengatakan ia telah memulai gerakan pembangkangan untuk memaksa Perdana Menteri mundur dalam dua hari. Sharif telah menolak seruan pengunduran dirinya tersebut dan pemerintahnya sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengundang Khan berdialog. Menteri pemerintah dengan cepat menolak pengumuman Khan dan menggambarkannya sebagai tidak sah dan tak konstitusional. Menteri Keuangan Ishaq Dar mengutuk pengumuman itu dan mengatakan Pakistan tak bisa memikul keputusan semacam itu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Ia menyarankan pemimpin oposisi itu mengkaji kembali politik protesnya. Menteri tersebut juga mengatakan pemerintah bersedia mengadakan dialog dengan pemimpin oposisi sementara pintu terbuka secara demokratis. Menteri Urusan Pengarian dan Listrik Abid Sher Ali mengatakan pemerintah akan memutus saluran listrik ke rumah Khan dan semua orang yang menolak untuk membayar pajak. Para pemimpin politik juga telah mengecam gerakan pembangkangan Khan dan mengatakan tak ada pembenarah bagi langkah semacam itu di negara tempat semua lembaga nasional berjalan mulus. (*/sun)