Bangkok, (Antara/TNA-0ANA) - Jenderal Prayuth Chan-ocha, pemimpin Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO) dan panglima militer Thailand, Jumat menegaskan negaranya tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam pidato televisi mingguannya pada Jumat malam, Jenderal Prayuth mengatakan, berdasarkan atas keadaan tidak umum di kerajaan tersebut, NCPO perlu mengekang kebebasan, yang mungkin memengaruhi hak asasi manusia, seperti, mendesak media berhati-hati dalam menyajikan berita. Mengenai laporan-laporan media tentang rencana pemulangan orang-orang Myanmar yang menyeberangi perbatasan karena melarikan diri dari pertempuran di Myanmar, Jenderal Prayuth mengatakan "tidak ada tindakan yang telah diambil sejauh ini". Masalah itu, menurutnya, harus dibahas dengan pemerintah Myanmar tentang cara pengiriman orang-orang itu kembali ke negara mereka dengan aman, sementara pada saat yang sama pemulangan yang direncanakan juga harus tidak melanggar hak asasi manusia. Dia mengatakan rencana tersebut, jika hasil, juga akan berlaku untuk orang-orang Rohingya karena orang-orang ini diselundupkan ke Thailand secara ilegal oleh jaringan perdagangan manusia. Jika tidak ada tindakan yang diambil, perdagangan manusia akan terus mewabah Thailand. Sebagian besar orang Rohingya melarikan diri dari penindasan di Myanmar dan tiba di Thailand melalui laut, berharap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Malaysia. Jenderal Prayuth mengatakan, wakil kepala tentara staf angkatan bersenjata telah membahas dengan perwakilan Amnesti Internasional (AI) kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia, sebelum dan sesudah darurat militer di kerajaan. Para wakil setuju dan tampaknya memiliki sikap positif terhadap NCPO mengenai hak asasi manusia setelah diskusi. Dia mengatakan NCPO sedang mempertimbangkan membentuk satu komite yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Thailand, sementara aparat keamanan telah ditugaskan untuk menerapkannya. Mengenai pendaftaran pekerja migran, yang akan memungkinkan mereka untuk bekerja di Thailand secara legal dan memperoleh manfaat yang sama seperti pekerja Thailand, Jenderal Prayuth mengatakan bahwa sejauh ini para pemilik kapal pukat sudah mendaftar sebanyak 53.260 buruh migran. Dia mengatakan semua pusat Layanan Satu Atap yang bertujuan untuk memfasilitasi buruh migran dalam proses pendaftaran telah dibentuk di 22 provinsi pesisir, seperti yang direncanakan oleh NCPO. (*/WIJ)