Jakarta, (ANTARA) - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menginginkan agar Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan "silent operation" untuk membuktikan tindakan korupsi di perusahaan BUMN. Selain itu, dengan "operasi diam-diam" (silent operation), Dahlan dapat sekaligus membersihkan oknum BUMN yang melakukan kongkalikong. "Kalau ada tindakan korupsi, sebaiknya Pak Dahlan bisa lakukan 'silent operation' dan tidak perlu teriak-teriak," tutur Agus pada seminar 'BUMN & Kampanye Antikorupsi' di Jakarta, Selasa. Menurut Agus, "silent operation" yang dimaksud adalah Dahlan dapat langsung menyampaikan indikasi tindakan kongkalikong di tubuh perusahaan BUMN kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Selanjutnya, KPK akan menindaklanjuti indikasi tersebut. "Memang risikonya ketika dipublikasikan lewat media secara umum, maka akan menghambat proses hukum," tuturnya. Sementara anggota DPR Komisi VI Ferrari Romawi menginginkan agar Dahlan Iskan melaporkan tindakan kongkalikong oknum anggota dewan kepada KPK. Hal ini bertujuan menciptakan efek jera di lingkungan perusahaan BUMN dan oknum DPR lainnya. "Akan lebih baik lagi kalau Pak Dahlan dapat melaporkannya ke KPK. Namun, Pak Dahlan sebaiknya lengkapi nama yang dicurigai, termasuk bukti-buktinya agar tidak salah," tutur Ferrari. Ferrari mengakui, tindakan Dahlan dengan menyebutkan nama anggota dewan yang salah adalah fatal, meskipun Dahlan sudah mengklarifikasinya. "Tolong ya Pak Dahlan, jangan salah menyebut nama orang dan inisialnya. Ini fatal sekaligus merugikan orang yang benar-benar tidak melakukannya, dan bisa membuat orang itu dendam," tegasnya. (*/jno)