Bangkok, (Antara/Reuters) - Pemerintah militer Thailand mengatakan pada Senin pihaknya memulai perombakan sistem pemilu setelah pengumuman oleh pimpinan junta Jenderal Prayuth Chan-ocha bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan akhir 2015. Sekretaris tetap pertahanan Surasak Kanchanarat mengatakan reformasi partai politik, desentralisasi kekuatan dan penyelidikan serta hukuman bagi kelompok-kelompok yang melakukan kecurangan pemilu ada dalam agenda teratas militer. "Kami akan membicarakan tentang hambatan pemilu dan korupsi," kata Surasak kepada wartawan menjelang pertemuan dengan Komisi Pemilu, Senin. Junta yang dikenal sebagai Dewan Nasional Ketentraman dan Ketertiban, telah membatalkan konstitusi dan pemimpinnya, Jend Prayuth Chan-ocha mengatakan pada Jumat bahwa anggaran dasar yang baru dan sementara akan siap pada Juli. Panglima angkatan bersenjata itu mengatakan hal itu memungkinkan kabinet sementara bisa dibentuk pada September dan dewan reformasi kemudian akan mulai bekerja pada konstitusi yang lebih berjangka panjang. Ia juga mengatakan dalam pidato televisi mingguannya bahwa pemilihan umum bisa saja digelar sekitar Oktober 2015, waktu pasti yang ia berikan hingga saat ini. Protes antikudeta telah menyusut dalam beberapa pekan terakhir dan sedikit yang berani menunjukkan perbedaan pendapat di depan umum langsung ditahan oleh polisi dan tentara. Dalam upaya hubungan masyarakat terakhir, junta menampilkan lebih dari 1.000 senjata pada Minggu yang disebut mereka disita dari aktivis politik, termasuk Jakrapob Penkair, mantan menteri pemerintahan yang punya hubungan dengan Thaksin yang telah membentuk gerakan di pengasingan untuk menentang kudeta. Amerika Serikat dan Uni Eropa menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Thailand setelah kudeta. Washington menyerukan cepat kembalinya pemerintah sipil dan upaya menuju "pemilu yang adil dan bebas". (*/jno)