Jakarta, (Antara) - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) meminta pemerintah menghentikan ekspor gas alam karena pembangkit listrik di dalam negeri masih kekurangan bahan bakar tersebut. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SP PLN Deden Adityadharma di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah semestinya mengalokasikan semaksimal mungkin produksi gas untuk konsumen di dalam negeri. "Kami menolak ekspor gas karena merugikan negara ratusan triliun rupiah per tahun," ucapnya. Menurut dia, produksi gas mesti disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Pada Kamis ini, puluhan anggota SP PLN demontrasi di Kementerian ESDM dengan tuntutan yang sama. Deden juga mengatakan, saat ini, akibat gas diekspor, PLN harus membeli gas hingga 18 dolar AS per MMBTU. Dengan harga gas setinggi itu, lanjutnya, maka tarif listriknya menjadi sekitar Rp2.000 per kWh atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata Rp900 per kWh. Menurut dia, kalau pemerintah menghentikan ekspor gas, maka perusahaan bisa berhemat Rp110 triliun per tahun. "Dengan demikian, tidak perlu subsidi dan tarif listrik juga tidak perlu naik," ujarnya. Sementara, bagi negara, juga bisa berhemat karena ada konversi BBM ke gas dengan nilai sebesar Rp250 triliun per tahun, dan masyarakat serta industri dalam negeri juga menikmati harga bahan bakar murah dengan penghematan Rp137 triliun. SP PLN juga menuntut pengelolaan Blok Mahakam pascahabis kontrak pada 2017, diserahkan ke perusahaan negara. "Lalu, produksi gas Mahakam buat memenuhi kebutuhan dalam negeri," tuturnya. Deden juga menolak produksi gas Indonesia "deepwater development" (IDD) hanya dialokasikan 25 persen ke dalam negeri. "Harusnya, semua untuk dalam negeri, karena harganya juga tidak jauh berbeda dengan ekspor," katanya. (*/jno)