#HUKUM ADAT

Anggota DPRD Sumatera Barat fraksi Golkar Afrizal meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar menyoroti anggota dewan yang tidak menghadiri rapat paripurna yang digelar pada Jumat (11/11). ...

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat bersama tokoh adat setempat menggiatkan sosialisasi administrasi nikah kawin yang ditujukan untuk menyamakan persepsi tata cara pernikahan sesuai adat dan ...

Presiden RI Joko Widodo menyetujui pilihan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang telah menyeleksi berdasarkan usulan masyarakat untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada lima ...

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dapat menggerakkan ekonomi di daerah setempat. Wakil Gubernur Sumatera ...

DPRD Sumatera Barat mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif yakni Ranperda tentang tanah ulayat, Ranperda tata kelola komoditi unggulan dan Ranperda perubahan Perda 5 2007 ...

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat melakukan Diseminasi atau penyebaran informasi secara sistematis kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan elemen masyarakat tentang peraturan ...

Tim Riset dari Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi, Sumatera Barat melakukan pengukuran Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian di Polres Bukittinggi, penilaian itu tidak dipengaruhi dengan kasus ...

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat menggelar rapat membahas gelar adat Minang yang telah diberikan kepada mantan Kapolda Sumbar Irjen PolTeddy Minahasa setelah yang ...

Aktivis mahasiswa dari Universitas Cenderawasih Papua Victor Kogoya berharap masyarakat dapat mendukung pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sudah ...

Tokoh pemuda dari Kabupaten Jayapura Robert Entong meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kesatria dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, sertatidak ...