#HUKUM ADAT

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 1.029 sertipikat tanah wakaf dan 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan, dalam ...

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota setempat resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penguatan Lembaga Adat dan ...

Pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertanahan yang cukup banyak diajukan masyarakat di Kantor Pertanahan. Proses ini umumnya dilakukan untuk berbagai kebutuhan, ...

Wali Kota Padang Fadly Amran bersilaturahmi dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) guna membahas sejumlah rencana pembangunan strategis di wilayah tersebut. ...

Sejumlah pemangku adat Minangkabau yang tergabung dalam Mahkamah Adat Alam Minangkabau melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Polda Sumatera Barat terkait dugaan ujaran ...

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menerapkan strategi "jemput bola" atau mendatangi langsung masyarakat untuk membantu serta mempermudah pengurusan dokumen izin bangunan dan ...

Mewakili Bupati, Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI, mengukuhkan Pengurus Forum Ketua Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Solok (FK3S) periode 2026–2031 di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten ...

Sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjadi pembicara kegiatan Kopdar Nusantara Young Leaders (NYL), ...

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri Sosialisasi dan Harmonisasi Hukum Pidana Adat yang digelar Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar), di Aula Bagindo Aziz ...