Petani Thailand Tarik Tenggat Waktu Soal Pembayaran Beras

Sabtu, 8 Februari 2014 16:14 WIB

Bangkok, (Antara/Xinhua-0ANA) - Petani beras Thailand yang telah berkumpul dalam protes berkaitan keterlambatan dalam pembayaran untuk panen terbaru mereka di bawah program penjaminan beras pemerintah pada Jumat, menarik batas waktu bagi pemerintah untuk membayar sebelum 15 Februari. Mereka juga telah mengajukan petisi kepada Komisi Anti-Korupsi Nasional untuk memulai penyelidikan atas dugaan korupsi yang mengganggu program populis itu. Para petani memprotes dan menuduh pemerintah sementara di bawah Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra telah gagal membayar sejak akhir bulan lalu, dan sekarang telah menetapkan batas waktu 15 Februari bagi pemerintah untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan. Mereka menolak mengatakan bagaimana mereka pada akhirnya akan bereaksi jika pemerintah gagal memenuhi batas waktu saat itu. Partai Pheu Thai yang memimpin pemerintahan saat ini telah berutang kepada para petani nasional sekitar empat miliar dolar AS dalam pembayaran beras, setelah pemerintah telah ditolak mengajukan pinjaman kepada bank-bank negara utama, yaitu Krung Thai Bank dan Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian (BAAC). Para petani dari beberapa provinsi tengah bersumpah untuk terus menggelar protes sampai mereka dibayar dan mengajukan tuduhan korupsi kepada lembaga anti-korupsi terhadap pemerintah Yingluck yang tampaknya telah gagal untuk membayar melalui bank yan dikelola negara BAAC. Jalan raya utama yang menghubungkan wilayah barat dan utara negara dengan ibu kota sebagian telah ditutup untuk lalu lintas karena ratusan petani melakukan protes, mereka hanya berhak menerima sekitar 500 dolar AS untuk satu ton beras berdasarkan program beras pemerintah. Namun, Yingluck meyakinkan bahwa semua petani yang telah bergabung dengan program beras akan dibayar penuh untuk hasil panen mereka, dan bahwa dia akan menemukan sumber-sumber keuangan baru untuk meminjamkan uangnya dalam jumlah yang cukup, cepat atau lambat. (*/sun)