Pemprov Sumbar arahkan pembangunan daerah berbasis investasi pada 2027

Kota Padang, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan arah pembangunan daerah pada 2027 akan difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi berbasis investasi.

"Pada 2027, Sumbar akan fokus pada transformasi ekonomi berbasis investasi," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Sumbar, Kamis.

Menurutnya, strategi pembangunan Sumbar akan bertumpu pada tiga pilar utama yaitu hilirisasi agroindustri, penguatan pariwisata dan ekonomi hijau, serta digitalisasi UMKM dengan mitigasi bencana sebagai fondasi utama.

"Kita ingin membangun ekonomi yang kuat, inklusif dan tahan terhadap risiko," tegasnya.

Namun, untuk mencapai pembangunan yang fokus pada investasi itu, Mahyeldi meminta bantuan pemerintah terutama dalam hal percepatan penanganan pascabencana banjir yang terjadi pada November 2025.

Pemulihan kabupaten dan kota yang terdampak bencana dikarenakan daerah itu merupakan kontributor utama perekonomian Sumbar.

Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak bencana selama ini menyumbang lebih dari 40 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

"Pemulihan ini bukan sekadar rehabilitasi fisik, tetapi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi makro seluruh provinsi," ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy memproyeksikan pada 2027 merupakan momentum penting pembangunan Ranah Minang karena ditetapkan sebagai titik balik pertumbuhan investasi dengan nilai Rp13,3 triliun.

Angka ini diproyeksikan terus meningkat secara konsisten mulai dari Rp11,9 triliun pada 2026 hingga mencapai Rp18,8 triliun pada 2030.

Arah kebijakan investasi difokuskan pada sektor-sektor strategis, yaitu hilirisasi pertanian dan perkebunan, pengembangan pariwisata unggulan di kawasan Mandeh dan Mentawai, penguatan infrastruktur dan konektivitas, optimalisasi energi terbarukan, serta pemberdayaan UMKM dan industri lokal.

Vasko memastikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berbasis investasi, pemerintah daerah menjamin tata kelola pemerintahan yang lebih baik, melalui perizinan cepat, transparan, kepastian regulasi, jaminan lahan yang clean and clear.

"Pemprov Sumbar juga memastikan peran aktif pemerintah daerah sebagai problem solver dalam setiap proses investasi," ujarnya.