PKS minta pemprov pastikan arah pembangunan Sumbar dalam RPJPD

id berita padang,berita sumbar,pks

PKS minta pemprov pastikan arah pembangunan Sumbar dalam RPJPD

Juru bicara fraksi PKS dalam rapat paripurna perubahan Perda 7 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Gedung DPRD Sumbar, Selasa. (antarasumbar/Istimewa)

Harus ada kajian awal dalam menentukan ini arah Sumbar ke depan,
Padang (ANTARA) - Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Rahmat Saleh meminta pemerintah provinsi (pemprov) memastikan arah pembangunan daerah yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Harus ada kajian awal dalam menentukan ini arah Sumbar ke depan," kata dia dalam rapat paripurna Perubahan Perda Nomor 7 2008 tentang RPJPD Sumbar 2005 hingga 2025 di Padang, Selasa.

Ia menyebutkan apakah fokus Sumbar kembali ke awal yakni sektor pendidikan atau bidang wisata dan pertanian.

"Ini yang harus kita tetapkan bersama sehingga arah yang ingin dicapai jelas," ujar dia.

Ia mencontohkan Bali yang fokus ke bidang pariwisata dan arah pembangunan yang mereka lakukan fokus di bidang tersebut.

"Hal ini yang harus dilakukan Sumbar dan melakukan kajian arah pembangunan ke depan seperti apa dan hendaknya melibatkan akademisi dalam melakukan kajian ini," jelas dia.

Selain itu, tantangan ke depan cukup berat yakni pembangunan revolusi industri 4.0 yang serba digital sehingga membuat seluruh kegiatan beralih dari konvensional menuju digital.

Menurut dia hal ini harus serius disikapi dengan ketersediaan data yang cukup dan valid sehingga melahirkan solusi yang strategis.

Ia mengatakan dalam revolusi industri kebutuhan listrik dan internet menjadi hal prioritas.

"Pemeprov harus memiliki peta yang valid terkait wilayah yang belum dialiri listrik dan zona tidak tersentuh internet di Sumbar," tambahnya.

Ia mengemukakan Sumbar masih lemah dalam persoalan data. Kebutuhan data yang akurat dengan data terpusat yang mudah diakses menjadi dambaan bersama.

"Data merupakan hal vital dalam perencanaan pembangunan. Kami berharap persoalan ini dapat diatasi dan Sumbar nantinya akan memiliki sistem data terpadu yang mudah diakses masyarakat," jelas dia.