Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama seluruh pihak terkait berkomitmen mempercepat dan merampungkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Layang (Flyover) Sitinjau Lauik dalam waktu dua bulan ke depan.
"Kita sepakat untuk menuntaskan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik ini secepat mungkin. Insyaallah November atau paling lambat Desember 2025 sudah selesai," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat koordinasi upaya percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Padang, Rabu.
Rapat koordinasi itu dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, perwakilan Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku pelaksana proyek hingga perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan.
Dalam rapat itu, gubernur menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar proses pembebasan berjalan lancar, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Oleh karena itu saya minta dinas terkait, BPN, HPSL dan niniak mamak (tokoh adat) terus berkomunikasi dan koordinasi," ujarnya.
Pada Senin (27/10) Gubernur Mahyeldi bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau progres pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik. Dari hasil peninjauan, diketahui pengerjaan fisik belum dapat dimulai karena terkendala pembebasan lahan.
Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang ditujukan untuk mengatasi masalah kemacetan serta risiko kecelakaan di jalur ekstrem yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok.
Secara keseluruhan total investasi proyek ini mencapai Rp2,8 triliun dengan tambahan biaya operasional serta pemeliharaan sebesar Rp562 miliar lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan luas lahan mencapai 18,7 hektare.
