Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan tema "Cegah Stunting itu Penting" di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (9/10/2025). Gubernur Mahyeldi Ansharullah hadir bersama sejumlah pejabat dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk perwakilan dari Sekretariat Wakil Presiden dan kementerian terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menekankan dampak merugikan dari stunting, tidak hanya bagi kesehatan anak tetapi juga bagi produktivitas ekonomi. "Penderita stunting pada anak dapat mengakibatkan perkembangan sel otak yang tidak optimal, sehingga menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang," ujarnya.
Penurunan stunting ini selaras dengan Misi ke-1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, yaitu mewujudkan pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, program ini juga sejalan dengan Asta Cita ke-4 dari Visi Indonesia Emas 2045, yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan kesehatan.
Gubernur memaparkan bahwa prevalensi stunting di Sumbar justru meningkat menjadi 24,9.persen pada tahun 2024, naik 1,3 persen dari tahun 2023. Angka ini berbeda dengan prevalensi wasting (gizi kurang) yang turun dari 9,3 persen menjadi 7 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini terjadi di saat prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8% pada tahun 2024.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemprov Sumbar telah mengambil beberapa langkah strategis sejak tahun 2024. Salah satunya adalah membentuk "Nagari Generasi Emas" di 60 nagari untuk mempersiapkan ibu hamil, balita, dan remaja melalui skrining kesehatan dan peningkatan layanan kesehatan di tingkat nagari.
Kolaborasi juga dijalin dengan lima perguruan tinggi melalui KKN tematik stunting di 19 kabupaten/kota, serta dengan mitra melalui program CSR. Selain itu, dilakukan pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi, serta optimalisasi edukasi lewat kelas ibu hamil.
Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong inovasi daerah berbasis kearifan lokal karena implementasi program tidak bisa disamakan untuk semua wilayah.
Meskipun prevalensi stunting di Sumbar telah mengalami penurunan sebesar 5 persen sejak 2018, Dyah menyoroti tren stagnan hingga peningkatan pada tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa fokus utama harus pada upaya pencegahan stunting baru, bukan penanganan, karena pencegahan jauh lebih efektif. *
