Lubuk Sikaping (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Sunatera Barat memastikan jajarannya turun langsung ke kecamatan hingga nagari (desa) memperketat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita mengatakan bahwa pihaknya sudah membentuk tim khusus pengawasan PDPB sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan daftar pemilih di setiap kecamatan terjaga akurasinya.
"Tim ini akan menjangkau seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman," kata Rini Juita di Lubuk Sikaping, Rabu.
Rini Juita menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan data pemilih berkelanjutan tidak hanya dipantau di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga ke lapisan paling bawah.
“Dengan adanya tim pengawasan di seluruh kecamatan, kami ingin memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berlangsung transparan, akurat, dan sesuai ketentuan. Prinsipnya, setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar, dan yang tidak memenuhi syarat harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Rini Juita memastikan bahwa dalam pengawasan PDPB ini juga berkolaborari dengan para camat, wali nagari hingga lapisan pemerintahan terendah tingkat kejorongan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi dengan wali nagari menjadi kunci agar daftar pemilih di Pasaman benar-benar valid. Pengawasan ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga hak pilih warga,” tambah Rini.
Tim pengawasan ini akan melibatkan seluruh jajaran secretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman, sehingga jangkauan pengawasan dapat lebih maksimal.
Selain itu Bawaslu Pasaman juga membagikan link kuesioner kepuasan masyarakat. Kuesioner ini bertujuan untuk menjaring masukan, kritik, serta saran dari masyarakat terhadap kinerja Bawaslu.
“Dengan adanya kuesioner ini, masyarakat bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengawasan ke depan,” jelasnya.
Dengan terbentuknya tim pengawasan PPDB yang menjangkau seluruh kecamatan serta adanya partisipasi publik melalui kuesioner, Bawaslu Pasaman optimis proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di daerah itu berjalan lebih baik, transparan, dan partisipatif.
“Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan 693 data yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Pasaman," katanya.
Dia menjelaskan bahwa ratusan temuan tersebut meliputi beberapa kategori, antara lain, pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, hingga pemilih yang berstatus anggota TNI/Polri.
Sesuai kewenangan, Bawaslu memberikan saran perbaikan agar segera dilakukan pencermatan dan pembaruan data.
"Sehingga tidak ada masyarakat yang berhak memilih kehilangan haknya. 693 data tersebut terdiri dari 131 meninggal dunia, 21 pindah domisili, 336 pemilih pemula, 9 pensiunan TNI/Polri, 14 Sipil menjadi Polri," pungkasnya.
