Pemkab Pessel Sampaikan Nota RAPBD 2014

Painan, (Antara) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) tahun 2014 kabupaten setempat. Bupati Pessel, Selatan Nasrul Abit di Painan, Selasa, mengatakan RAPBD tahun 2014 meningkat menjadi Rp1.102.123.699.526 dari Rp1.002.587.043.927 pada tahun 2013. Meski demikian, kenaikan dana alokasi umum (DAU) yang hanya sebesar 9,2 persen justru tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang ada yakni sebesar enam persen dan laju inflasi tujuh persen. "Secara nominal peningkatan DAU tahun 2014 memang ada, namun setelah dihitung, kenaikan gaji dan angka inflasi dibanding tahun 2013 justru terjadi penurunan harga riil, " katanya. Kenaikan anggaran terbesar terjadi pada belanja tidak langsung yakni sebesar Rp87,464 miliar sementara kenaikan Belanja Langsung hanya bertambah sebesar Rp9,015 miliar. Sedangkan belanja tidak langsung atau belanja pegawai menyedot anggaran sebesar 62 persen dari total APBD tahun 2014. Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp692,759 miliar tersebut sebutnya, sudah termasuk gaji dan tunjangan PNS, gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten setempat, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak saja itu didalamnya juga termasuk tambahan penghasilan PNS, tunjangan sertifikasi guru, dan termasuk gaji pegawai lainnya sebesar 2,5 persen, rencana kenaikan gaji PNS enam persen. Selain itu, perkiraan gaji calon (PNS) kategori II sebanyak 700 orang dan kategori I sebanyak 40 orang untuk kenaikan gaji 100 persen. Belanja langsung akan digunakan untuk membiayai 26 urusan wajib, delapan urusan pilihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyiasati minimnya anggaran tersebut, maka sejumlah anggaran akan dipangkas, terutama anggaran yang menampung belanja aparatur seperti honorarium dan belanja perjalanan dinas. "Sejumlah honorarium dan belanja perjalanan dinas nantinya akan ditelusuri lebih teliti, mana yang tidak efesien akan dipangkas termasuk belanja untuk keperluan rental kendaraan yang dianggap juga kurang efektif, " ujarnya. (*/jun/jno)