Padang Aro (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda hearing bersama perangkat nagari, pengurus BUMNag, dan tenaga pendamping desa se-Kabupaten Solok Selatan untuk menyerap aspirasi sekaligus mendorong penguatan tata kelola dan peran nagari dalam pembangunan nasional.
"Hampir 60 persen angka kemiskinan nasional berada di wilayah desa/nagari dan pesisir, ketimpangan pembangunan dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan utama," katanya, di Padang Aro, Senin.
Ia menyoroti masih dominannya peran kota dalam pembangunan nasional, sementara desa atau nagari tertinggal dalam banyak aspek.
Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa yang signifikan, implementasi di lapangan dinilai belum optimal.
Persoalan seperti kapasitas aparatur nagari yang terbatas, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kontribusi BUMNag, hingga tidak maksimalnya peran tenaga pendamping desa, menjadi isu-isu utama yang mengemuka.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran sangat berkomitmen membangun dari desa.
"Asta Cita ke-6 secara eksplisit menyebutkan pentingnya membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan bahkan dalam APBN 2025, telah dialokasikan Rp71 triliun untuk dana desa," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara BUMNag dan Koperasi Merah Putih.
"Jangan sampai keduanya bersaing justru harus saling melengkapi dalam mendorong ekonomi masyarakat," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi mengatakan kegiatan hering seperti ini sangat penting untuk menjembatani aspirasi nagari dengan kebijakan pusat.
