Zigo Rolanda kawal realisasi program strategis 2026 di Mentawai
Padang (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Zigo Rolanda, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Minggu, (15/2/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi pembangunan sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan DPR terhadap pembangunan di wilayah kepulauan yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Walaupun Mentawai telah keluar dari kategori daerah tertinggal sejak 2024, kawasan ini masih masuk dalam wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sehingga membutuhkan perhatian berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Mentawai Dalam Angka 2025, tingkat kemiskinan di daerah tersebut mencapai 13,87 persen, tertinggi di Sumatera Barat.
Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,97 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 66,67. Nilai tersebut menjadi yang terendah di provinsi, dengan PDRB per kapita sekitar Rp67,35 juta.
Zigo menilai capaian keluar dari status daerah tertinggal belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan. Ia menekankan perlunya kebijakan afirmatif agar kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil.
“Masih banyak sektor yang harus dipercepat, terutama infrastruktur dasar, konektivitas antar-pulau, layanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya mitigasi bencana. Mentawai perlu didorong agar mampu mengejar ketertinggalan,” katanya.
Dalam rencana pembangunan nasional 2025–2029, pemerintah pusat menempatkan daerah 3T sebagai prioritas melalui peningkatan layanan publik, penguatan sektor pendidikan dan gizi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan energi.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah merencanakan sejumlah proyek strategis di Mentawai. Di antaranya preservasi jalan dan jembatan ruas Tua Pejat–Rokot–Sioban–Katiet dengan anggaran Rp29,3 miliar, pembangunan pengaman pantai di Sikabaluan senilai Rp11,2 miliar, pengembangan Dermaga Siberut sebesar Rp55,5 miliar yang telah memasuki tahap konstruksi, serta pengembangan Dermaga Sioban senilai Rp20 miliar yang masih dalam proses tender ulang.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga menjalankan rehabilitasi dan renovasi MTsN 2 Kepulauan Mentawai serta MAS Mardatillah melalui Satker Pelaksana Prasarana Strategis guna meningkatkan kualitas sarana belajar.
Namun, rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum dapat dilanjutkan dalam pembahasan R-APBN 2026.
Hal ini disebabkan belum tersedianya dokumen teknis seperti Review Criteria (RC) dan Detail Engineering Design (DED).
Menurut Zigo, kesiapan dokumen perencanaan menjadi syarat utama agar program dapat segera dijalankan dan tidak kehilangan peluang pendanaan.
Ia mendorong pemerintah daerah segera melengkapi dokumen teknis tersebut, termasuk dengan berkoordinasi bersama BPBPK Sumbar apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia.
“SPAM dan TPST sangat dibutuhkan masyarakat. Perencanaan harus segera diselesaikan agar anggaran bisa kembali diperjuangkan pada pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Zigo juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Kunjungan kerja itu turut melibatkan perwakilan BPJN Sumbar, BWS V Padang, BPBPK Sumbar, BPTD Sumbar, Satker PPS, KUPP, serta mitra kerja Komisi V DPR RI lainnya yang meninjau langsung kondisi lapangan.
Ia menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan Mentawai agar program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan Mentawai harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin setiap program benar-benar terlaksana dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (*)
Pewarta: .
Editor: Miko Elfisha
COPYRIGHT © ANTARA 2026
