Dony Oskaria sambangi penghuni huntara di Malalo Tanah Datar

Tanah Datar (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sambangi para penghuni hunian sementara (huntara) yang dibangun BUMN untuk warga terdampak "galodo" di Malalo Kabupaten Tanah Darar, Kamis (19/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas serta percepatan pemulihan masyarakat pascabencana di tepian Danau Singkarak itu.

Doni yang juga Kepala BP BUMN didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan pengecekan kondisi huntara mulai dari ruang tinggal, dapur umum dan MCK.

Pada kesempatan itu, Dony Oskaria menegaskan kehadiran BUMN merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang terdampak musibah.

“Ke depan kita juga akan melanjutkan pembangunan di beberapa lokasi. Ini menunjukkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang terkena musibah,” kata Dony.

Ia menekankan bahwa BUMN harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat kondisi darurat dan membutuhkan bantuan.

“BUMN itu milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,” katanya.

Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan huntara hingga dukungan logistik disediakan melalui kolaborasi BUMN. Mulai dari penyediaan material, alat berat, hingga dukungan operasional lainnya.

“Kita lihat tadi semuanya disediakan oleh BUMN, mulai dari peralatan, armada truk, hingga fasilitas pendukung lainnya. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk kita bantu tentu akan kita bantu sebaik mungkin,” jelasnya.

Dony juga menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara merupakan bagian dari program nasional penanganan masyarakat terdampak bencana. Secara nasional, rencana awal pembangunan mencapai sekitar 15 ribu unit.

Namun dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebagian warga memilih skema bantuan lain yang disediakan pemerintah, seperti bantuan tunai maupun alternatif hunian.

“Tidak semuanya menjadi huntara. Sebagian kita konversi dengan skema bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat, dengan anggaran yang tetap disiapkan pemerintah,” ungkapnya.

Untuk wilayah Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar guna mendukung pembangunan hunian dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Kunjungan ini diharapkan mempercepat proses rehabilitasi sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman setelah bencana.