20.000 Buruh Hadiri Dialog Kebangsaan

Jakarta, (Antara) - Sebanyak 20.000 orang dari unsur buruh, petani, nelayan dan guru siap menghadiri dialog kebangsaan yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istora Senayan, Jakarta, Senin. "Acara ini diperkirakan dihadiri 20.000 orang dari unsur buruh, petani, nelayan, dan guru se-Jabotabek serta perwakilan dari sejumlah daerah seperti Karawang, Purwakarta, Aceh, Medan, Lampung, dan lain-lain," kata Sekjen KSPI M Rusdi. Elemen-elemen lain seperti guru, petani, nelayan, menurut Rusdi,sengaja diundang dalam dialog nasional tersebut untuk membicarakan masalah kesejahteraan rakyat. "Posisi Indonesia sudah dalam G20, masuk dalam 15 besar ekonomi dunia, ya semua itu seharusnya berimbas pada kesejahteraan masyarakat," katanya. Namun, upah buruh di Indonesia berada pada peringkat ke-69 di dunia, nasib para petani juga idem, bahkan mereka tidak punya lahan, begitu juga nelayan yang tidak sejahtera serta guru honor mendapatkan pendapatan yang tidak memadai. "Jadi tujuan kita mengadakan dialog nasional ini ingin menggagas Indonesia baru tanpa penjajahan, tanpa korupsi," tambahnya. Para pembicara dialog kebangsaan antara lain Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj, Ketua KPK Abraham Samad, KASAD Jenderal Budiman, Ketua Umum Kadin Rizal Ramli, Ketua Umum PGRI Soelistiyo dan Budayawan Setiawan Djodi. Rusdi mengatakan dialog nasional serta rembug nasional merupakan rapat akbar KSPI menjelang mogok nasional yang akan dilakukan para buruh pada pekan depan. Saat ini, sebagian besar massa KSPI sedang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk menuntut kenaikan upah 50 persen, namun polisi terlihat sudah siaga di halaman Istora Senayan. Sementara itu, mogok nasional rencananya dilangsungkan pada 28- 30 Oktober. Tuntutan buruh adalah pelaksanaan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 secara keseluruhan, karena itu pihaknya menolak Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya 86,4 juta, melainkan seharusnya 125 juta. Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen, penghapusan sistem alih daya, dan mendesak disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga. (*/jno)