Cagub Sumbar akan perketat izin untuk mencegah deforestasi hutan

Padang (ANTARA) - Calon gubernur (Cagub) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 2 Epyardi Asda menjanjikan akan memperketat berbagai perizinan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan guna mencegah deforestasi dan degradasi.

"Yang pertama, kami akan menyeleksi semua perizinan. Karena semua perizinan itu ada di pemerintah provinsi," kata calon gubernur Provinsi Sumbar nomor urut 2 Epyardi Asda pada debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Padang, Selasa malam.

Menurut dia seleksi atau pengetatan perizinan terkait kawasan hutan penting untuk mencegah bencana alam seperti kasus longsornya tambang emas yang diduga ilegal di Kabupaten Solok pada September 2024.

"Kami tidak ingin lagi memberikan izin perambahan hutan yang tidak pada tempatnya seperti yang terjadi di Kabupaten Solok," kata Epyardi.

Oleh karena itu, sambung dia, penting untuk merevisi beberapa perizinan di kawasan hutan karena dapat menyebabkan tanah longsor maupun banjir. Kemudian, jika terpilih memimpin Sumbar, pasangan Epyardi-Ekos akan menyiapkan sejumlah infrastruktur sebagai langkah mitigasi bencana alam di kawasan hutan.

Sementara itu, calon gubernur Sumbar nomor urut 1, Mahyeldi mengatakan untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan maka pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan menjadi salah satu kunci penting.

"Kalau masyarakat di sekitar kawasan hutan sudah terdidik dan menyadari arti penting hutan, maka mereka akan merasa bertanggung jawab untuk melindungi hutan," kata dia.

Menurut Mahyeldi, sekitar 300 ribu Hektare (Ha) lebih perhutanan sosial di Ranah Minang telah dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat seperti budi daya, perkebunan hingga pariwisata.

"Pemanfaatan perhutanan sosial di Sumbar untuk peternakan, perkebunan dan lainnya itu berdampak baik pada gini rasio di Sumbar," kata dia.