Prabowo beri wewenang menteri copot pejabat tidak bekerja keras

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan wewenang kepada seluruh menteri dan kepala badan untuk mencopot pejabat-pejabat di kementerian/lembaga yang tidak bekerja keras untuk rakyat.

Hal itu ditegaskan Prabowo Subianto dalam arahannya pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna perdana Kabinet Merah Putih, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera, suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita," tegas Prabowo.

Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, namun sebagai Kepala Pemerintahan ia ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan.

"Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi. Mari lah kita jujur mengakui, bahwa birokrasi kita sangat terkenal, sangat terkenal 'ribet'-nya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah," jelasnya.

Dia pun meminta para jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk lebih berani, lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat.

"Jangan ragu-ragu. Kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal," tegasnya dalam pengantar yang disampaikan hampir 30 menit itu.

Pada kesempatan itu Prabowo juga mempersilakan para anggota kabinet untuk segera menyiapkan program kerja masing-masing. Prabowo menyatakan dirinya sewaktu-waktu akan terus memanggil para menteri untuk berkoordinasi.

"Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo beri wewenang menteri copot pejabat tak bekerja keras