Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada serentak 2024, salah satunya dengan bijak dalam menggunakan media sosial sebagai platform komunikasi.
"ASN harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk di media sosial. Tindakan seperti like, share, atau komentar pada konten politik dapat dianggap sebagai pelanggaran," ujarnya di Padang, Minggu.
Mahyeldi mengatakan aktivitas politik di ruang publik menjelang hari pencoblosan pada 27 November 2024 akan meningkat. Bersamaan dengan itu penggunaan media sosial yang berkaitan dengan politik juga diprediksi ikut melonjak.
"ASN harus bijak menyikapi hal ini agar tidak menciptakan masalah di kemudian hari," katanya.
Beberapa hal yang patut dihindari ASN di media sosial diantaranya menghindari konten politik seperti membagikan, menyukai, atau berkomentar pada konten politik di media sosial.
ASN juga harus menjaga netralitas dan tidak menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu dan menghindari postingan yang bersifat provokatif atau memecah belah.
"Pada masa pilkada ini, ASN dituntut fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka, bukan pada aktivitas politik di media sosial," katanya.
Mahyeldi menyebut ASN tidak dilarang memiliki kecenderungan politik, tetapi penyalurannya harus pada saat yang tepat, yaitu di bilik suara pada 27 November.
Gubernur juga mengingatkan bahwa ASN adalah teladan bagi masyarakat. Karena itu jika ada yang merasa tidak bisa menjaga netralitas, ia menyarankan untuk mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan ASN.
Dengan harapan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan aman dan transparan, Mahyeldi mengajak ASN berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dan berkualitas.
Gubernur Sumbar ingatkan ASN bijak bermedia sosial jelang Pilkada 2024
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengingatkan ASN bijak bermedia sosial. ANTARA/HO-Biro Adpim Sumbar.
