TPID Sumbar paparkan strategi kendalikan laju inflasi

id laju inflasi,inflasi sumbar,bank indonesia

TPID Sumbar paparkan strategi kendalikan laju inflasi

Seorang pekerja mengangkut cadangan beras pemerintah di Kantor Bulog Padang untuk didistribusikan ke penerima manfaat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memaparkan sejumlah strategi dalam mengendalikan laju inflasi tetap terjaga pada angka 2,5 plus minus satu persen secara year on year (yoy).

"TPID Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar target 2,5±1 persen," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar Muhamad Irfan Sukarna di Padang, Rabu.

Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan selama Juni 2024 yakni menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten/kota menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Selanjutnya, TPID juga berupaya menjaga kelancaran distribusi barang maupun jasa pascabencana hidrometeorologi melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak atau putus total.

Termasuk memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan di jalur-jalur alternatif yang dibantu pihak kepolisian setempat. Selanjutnya, agar laju inflasi tetap terjaga sesuai target TPID melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi harga serta ketersediaan pasokan di pasar.

Tidak hanya itu, langkah lainnya yakni dengan mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan stok pangan komersial oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

"TPID juga menguatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait melalui rapat koordinasi teknis mengenai pengendalian inflasi," ujar Irfan.

Di lain sisi, Irfan tidak menampik banjir lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024 turut berimbas pada inflasi di Ranah Minang. Sebab, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat menjadi terganggu akibat gagal panen terutama di daerah yang selama ini pemasok berbagai kebutuhan. Termasuk juga terbatasnya akses jalan untuk mengirimkan hasil pertanian.