Padang (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) mengikuti kegiatan pembinaan dan koordinasi Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama yang diselenggarakan oleh Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI secara virtual dari Padang pada Kamis (30/05).
Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar Amrizal, didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Ramelan Suprihadi, beserta jajaran Sub-Bagian Humas.
Dalam sambutannya Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Hantor Sitomorang mengingatkan agar pengelola informasi dan dokumentasi serta publikasi dikerjakan oleh semua pihak.
Proses pelaksanaan fungsi kehumasan bukan hanya diemban oleh staff humas semata, namun pada dasarnya meliputi seluruh insan pengayoman mulai dari level pimpinan hingga pelaksana.
“Humas merupakan garda terdepan dan ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat," katanya.
Oleh karena hal tersebut maka kinerja Kehumasan harus terus ditingkatkan kompetensi dan koordinasinya agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif.
Ia melanjutkan bahwasanya perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh kantor wilayah hingga satuan kerja hendaknya diinput melalui aplikasi P2MA, sehingga setiap pimpinan dapat mengetahui sejauh mana proses kerjasama tersebut dilaksanakan.
“P2MA adalah aplikasi yang didalamnya memuat sejauh mana kerjasama tersebut berlangsung, berakhir atau bahkan dapat terindikasi apakah kerjasama itu fiktif atau tidak," jelasnya.
Disamping itu pengelolaan pada aplikasi E-Lapor juga mesti direspon sesegera mungkin untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Operator aplikasi E-Lapor harus menindaklanjuti dengan cepat demi menaikkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM ke depannya, kita juga harus mengetahui setiap layanan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM," katanya.
Sementara Kakanwil Amrizal mengatakan pihaknya akan menggenjot peran humas yang ada di wilayah Sumbar untuk mendukung keterbukaan informasi.
Kemenkumham Sumbar optimalkan peran kehumasan untuk perluas akses informasi masyarakat
